SURABAYA (Lentera) -Program beasiswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)-TK yang tengah dimatangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat dukungan sekaligus catatan kritis dari DPRD Surabaya.
Fraksi Gerindra menilai, kebijakan tersebut harus dirancang komprehensif agar memberi dampak jangka panjang bagi tumbuh kembang anak.
Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) sebelumnya menyatakan program beasiswa ini akan menyasar sekitar 8.000 siswa PAUD-TK dari keluarga miskin dan pra miskin.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, mengatakan pihaknya mendukung penuh kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar program tidak sekadar berorientasi pada bantuan finansial.
“Sebagai kota yang mengejar predikat Layak Anak Sedunia, Surabaya tidak boleh hanya mengandalkan bantuan biaya. Beasiswa ini harus menyentuh penguatan karakter dan ketahanan keluarga,” kata Ajeng, Rabu (25/2/2026).
Ia memaparkan lima poin strategis yang perlu menjadi perhatian Dispendik dan perangkat daerah terkait. Pertama, mendorong kurikulum berbasis penguatan karakter. Menurutnya, program beasiswa harus diiringi kurikulum yang fokus pada isu anti-perundungan (bullying), penguatan pola asuh di masa golden age, serta peningkatan gizi untuk memperkuat ketahanan keluarga.
Kedua, penyusunan petunjuk teknis (juknis) yang transparan. Ajeng meminta Pemkot segera menyiapkan juknis agar sosialisasi kepada masyarakat berjalan efektif, termasuk memperjelas status penerima bantuan.
“Pemkot harus memperjelas apakah penerima beasiswa ini boleh mendapatkan bantuan ganda seperti Program Indonesia Pintar (PIP) atau tidak,” tuturnya.
Ketiga, menjamin keberlanjutan pendidikan penerima manfaat. Ia menilai, anak-anak penerima beasiswa harus dipastikan tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
“Hasil penilaian karakter dan akademis perlu menjadi dasar pendampingan saat anak masuk jenjang SD,” tambahnya.
Keempat, memperkuat pemetaan anak berkebutuhan khusus (ABK). Penanganan dini bagi ABK atau slow learner, menurutnya, harus dimulai sejak PAUD agar penanganan lebih tepat ketika anak melanjutkan ke sekolah dasar.
Kelima, memastikan ketepatan sasaran melalui verifikasi data yang ketat. Fraksi Gerindra meminta bantuan difokuskan pada warga kategori desil 1–5 agar selaras dengan skema bantuan pendidikan di jenjang SMA/SMK hingga perguruan tinggi.
“Verifikasi data harus benar-benar ketat supaya bantuan tepat sasaran dan berkesinambungan,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
-jpg.jpg)
.jpg)
