SURABAYA (Lentera) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Yulianto menegaskan penanganan banjir menahun di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, tidak bisa ditunda dan harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini menyebut, pengatasan banjir di Sidoarjo memerlukan koordinasi lintas sektoral yang kuat karena adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Pemetaan wilayah kewenangan dinilai menjadi langkah awal, untuk memutus persoalan genangan.
"Kita akan berkoordinasi secara intens terkait masalah kewenangan. Ada wilayah yang masuk kewenangan kabupaten, ada yang provinsi. Secara internal partai, kami akan mengonsolidasikan seluruh tingkatan, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, untuk melihat mana yang bisa diselesaikan lebih dulu dan bagaimana jadwal eksekusinya," ungkap Hari Yulianto, Selasa (17/2/2026).
Anggota DPRD Jatim Daerah Pemilihan Sidoarjo itu tidak menampik, bahwa kondisi keuangan pemerintah saat ini sedang dalam posisi sulit atau “roto abot”.
Meski anggaran terbatas, ia menekankan bahwa skala prioritas harus diarahkan pada persoalan mendasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, salah satunya penanggulangan banjir yang kerap melumpuhkan aktivitas ekonomi warga.
"Memang secara keuangan pemerintahan saat ini sedang berat. Kita harus berpikir realistis dan menentukan prioritas. Bagi saya, banjir ini harus jadi fokus utama untuk dicarikan solusinya sesegera mungkin. Kita ingin ada percepatan agar warga tidak terus-mmenerus menjadi korban setiap musim hujan tiba," pungkasnya.
Selain penanganan banjir, ia juga menyampaikan, sejumlah ruas jalan kabupaten yang rusak akibat genangan dijadwalkan diperbaiki tahun ini. Untuk kebutuhan infrastruktur yang belum terakomodasi pemerintah kabupaten, ia menyatakan akan memperjuangkannya melalui jalur anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais
-jpg.jpg)
.jpg)
