JAKARTA (Lentera) -Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan melakukan pertemuan di Amerika Serikat. Apakah Indonesia akan tetap ikut BoP dan hadir dalam pertemuan pertemuan perdana?
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa kepastian kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan BoP Meeting yang dijadwalkan pada 19 Februari 2026 masih menunggu keputusan final dari Presiden. Dia menegaskan bahwa undangan memang sudah ada, tetapi keputusan kehadiran kepala negara belum ditetapkan.
“Ya nunggu diputusin,” kata Prasetyo singkat.
Dia menjelaskan, sebelum ada keputusan resmi dari Presiden, pihak Istana tidak dapat memastikan apakah Presiden Prabowo akan menghadiri langsung forum internasional tersebut.
"Sebelum diputuskan ‘yak go, kita akan berangkat tanggal sekian’, kan tidak mungkin saya bisa menyampaikan bahwa pasti berangkat tanggal segini,” ujarnya.
Kendati demikian, Prasetyo memberi sinyal positif terkait kemungkinan kehadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut.
“Insyaallah berangkat lah,” kata Prasetyo.
Mengutip Bisnis, pemerintah Amerika Serikat akan menggelar pertemuan resmi perdana Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Donald Trump di Washington pada 19 Februari 2026.
Dewan tersebut merupakan aspek penting dari 20 poin rencana Trump untuk memediasi gencatan senjata dalam konflik Israel dan Hamas. Pada Januari 2026, Trump pernah memperkenalkan BoP di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss dan 20 negara yang mencakup Belarus, Azerbaijan, Hungaria hingga Indonesia masuk dalam jajaran anggota.
Sebagaimana diketahui, hasil penyelidikan oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB pada September 2025 menemukan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Serangan bersenjata Israel sejak Oktober 2023 ke wilayah tersebut tercatat telah menelan lebih dari 70.000 korban sipil.
Pertemuan bulan ini akan menjadi yang pertama digelar di Washington, yang juga akan menjadi markas BoP. Trump menyebut dewan ini sebagai “dewan pemimpin paling bergengsi yang pernah dibentuk.”
Pada awalnya, Gedung Putih menggambarkan BoP sebagai badan pengawas terbatas yang bertugas mengawal proses perlucutan senjata di Gaza serta transisi teknokratis pemerintahan di wilayah tersebut. Inisiatif ini sempat mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November, bersamaan dengan proses perdamaian yang lebih luas.
Pengamat menilai bahwa secara akademis, tujuan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) untuk kemerdekaan Palestina, sulit dibuktikan dan justru menyiratkan hal yang sebaliknya. Meski demikian, sisi terang dari keterlibatan RI di forum yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump itu, juga tak bisa sepenuhnya dinafikan.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dion Maulana P., mengatakan keberadaan BoP turut memantik diskusi terkait efektivitas, peran negara anggota, serta dampaknya terhadap isu kemanusiaan global, termasuk Palestina dan Gaza.
“Jika merujuk pada piagam resmi BoP, terdapat sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian, salah satunya terkait tidak disebutkannya secara eksplisit Palestina dan Gaza,” katanya dikutip Minggu (8/2/2026).
Menurutnya, hal ini menjadi bahan kajian dalam perspektif akademis, terutama terkait posisi masyarakat yang terdampak dalam proses pengambilan keputusan internasional.
Dia menilai, keikutsertaan Indonesia sebagai strategi untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina dari dalam forum, sah secara politis. Namun, secara akademis, klaim tersebut sulit dibuktikan selama piagam BoP tidak mengakui secara jelas Palestina dan Gaza sebagai subjek utama dalam upaya perdamaian.
Dia menegaskan pula, bahwa tidak adanya keterlibatan Palestina dalam forum tersebut berpotensi memunculkan persepsi bahwa nasib negara Palestina ditentukan oleh negara-negara luar (*)
Editor: Arifin BH
.jpg)
