JOMBANG (Lentera) – Puluhan aktivis LSM Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar unjuk rasa di depan Markas Polres Jombang, Kamis (29/1/2026).Mereka menyampaikan dukungan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah presiden, bukan di bawah kementerian.
Ketua FRMJ, Joko Fattah Rochim, menilai wacana menempatkan Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kinerja dan independensi kepolisian. Karena itu dia menegaskan Polri harus berdiri di posisi netral, bebas dari kepentingan politik sektoral.
“Kami mendukung Polri tetap langsung di bawah kendali Presiden. Kalau berada di bawah kementerian, itu tidak ideal. Kami khawatir kinerja polri akan terpengaruh, keputusan bisa berubah-ubah karena harus menunggu arahan menteri,” kata Joko Fattah.
Menurutnya, sejarah reformasi 1998 yang memisahkan Polri dari ABRI merupakan langkah penting untuk membangun kepolisian yang profesional dan berpihak kepada masyarakat.
Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dinilai sebagai kemunduran dari semangat reformasi tersebut.
“Kalau Polri di bawah kementerian, independensinya bisa terganggu. Penanganan kasus bisa terhambat karena harus menunggu keputusan dan birokrasi. Yang dirugikan masyarakat,” ujarnya.
FRMJ menilai, keberadaan polri langsung di bawah presiden justru memberikan ruang gerak yang lebih cepat dan responsif dalam menangani persoalan hukum dan keamanan di tengah masyarakat.
Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan yang menemui para aktivis mengapresiasi dukungan terhadap institusi kepolisian. Menurutnya, kepercayaan publik menjadi modal penting bagi Polri untuk menjalankan tugas secara profesional dan independen.
“Kami berterima kasih kepada teman-teman FRMJ atas dukungan terhadap institusi kepolisian agar tetap berada di bawah presiden. Kami menilai posisi ini paling ideal agar Polri tetap independen dan bisa bergerak cepat,” ujar Ardi.
Reporter: Sutono/Editor: Ais
.jpg)
