SURABAYA (Lentera) -Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, berharap pengelolaan sampah di Kota Surabaya harus menjamin kenyamanan warga. Ia meminta tidak ada lagi penumpukan sampah di mana pun, baik di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun di sudut-sudut wilayah kota.
Menurut Laila, tumpukan sampah tidak hanya menimbulkan bau dan kesan jorok, tetapi juga berpotensi mengundang penyakit serta merusak estetika kota. “Tidak boleh ada penumpukan sampah. Ini mengganggu kenyamanan warga Surabaya,” tegas Laila, Kamis (22/1/2026).
Ia mengingatkan, pengelolaan sampah yang tidak dilakukan secara serius dan profesional akan memicu berbagai persoalan di wilayah perkotaan. Karena itu, Surabaya harus benar-benar terhindar dari masalah sampah dalam kondisi apa pun.
Meski demikian, Laila menyatakan kepercayaannya terhadap langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya dalam menangani persoalan sampah selama ini. Ia hanya meminta agar optimalisasi terus dilakukan secara konsisten.
Politisi dari PKB ini mengungkapkan, saat ini, Surabaya menghasilkan sekitar 1.600 ton sampah per hari, yang terdiri dari sampah organik, anorganik, hingga plastik. Sampah tersebut berasal dari rumah tangga, tempat usaha, hingga kawasan industri.
“Bagi warga, yang terpenting lingkungan bersih, tidak bau, dan tidak ada tumpukan sampah,” ungkapnya.
Laila juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Warga Surabaya menghendaki agar tidak ada penumpukan sampah, khususnya di TPS maupun di lingkungan permukiman.
Menurutnya, pengembang perumahan harus memiliki kesadaran penuh terhadap pengelolaan sampah di wilayahnya. Begitu pula warga di setiap kampung perlu membangun kesepakatan bersama terkait sistem pengelolaan sampah lokal sebelum dibuang ke TPS.
“Kita semua tidak ingin fenomena penumpukan sampah seperti di Jakarta terjadi di Surabaya. Kami yakin Pemkot mampu mengelola sampah dengan optimal,” tambahnya.
Ia menilai, petugas DLH tidak akan mampu menjangkau seluruh perkampungan jika tidak didukung peran aktif warga. Untuk itu, keberadaan petugas pemungut sampah kampung dengan gerobak harus dibahas bersama, termasuk mekanisme pembiayaan secara gotong royong.
Pemkot Diminta Konsisten Dukung Sarpras
Laila juga mendesak Pemerintah Kota Surabaya agar konsisten memberikan dukungan sarana dan prasarana pengelolaan sampah tingkat kampung, seperti tong sampah, gerobak, dan fasilitas penunjang lainnya. “Pemkot harus konsisten membantu sarana pengelolaan sampah demi menjaga kebersihan kampung-kampung,” katanya.
Selain itu, ia meminta DLH tertib dan rutin dalam mengangkut sampah di TPS. Selama ini, sampah rumah tangga diangkut petugas mandiri dari kampung dan perumahan menuju TPS, kemudian diangkut DLH menggunakan armada truk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo.
Laila juga mendorong adanya batas waktu pengangkutan sampah di TPS, maksimal sebelum pukul 07.00 WIB, mengingat jam tersebut bertepatan dengan aktivitas antar sekolah dan masuk kerja.
Tak hanya itu, ia menyoroti penggunaan armada pengangkut sampah yang dinilai sudah tidak layak. Menurutnya, Surabaya sebagai kota metropolitan sudah saatnya meninggalkan penggunaan truk sampah yang hanya ditutup terpal.
“Armada pengangkut sampah harus lebih modern dan optimal. Masih ada truk yang hanya ditutup terpal, ini perlu perbaikan manajemen,” pungkasnya.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
