SURABAYA (Lentera) - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengaku tidak butuh hukum internasional dan mengatakan bahwa hanya "moralitasnya sendiri" dalam kepemimpinan global menyusul serangan AS ke Venezuela dan rencana aneksasi wilayah negara lain.
"Ya, ada satu hal. Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya cara yang bisa menghentikan saya," jawab Trump kepada The New York Times pada Kamis (8/1/2026) seperti dilansir Al Jazeera.
Dia kemudian berkata, "Saya tak butuh hukum internasional. Saya tak berniat menyakiti orang lain."
“Saya tidak membutuhkan hukum internasional. Saya tidak berniat menyakiti orang,” kata Trump
Meski demikian, Trump mengatakan pemerintah juga perlu mematuhi hukum internasional. Namun, dia menekankan kepatuhan itu tergantung definisi hukumnya.
Politikus Republik itu juga menyinggung soal kepemilikan di tengah rencana AS mencaplok Greenland.
Trump menilai kepemilikan memberi sesuatu yang tak bisa didapat melalui perjanjian atau penyewaan.
"Kepemilikan sangat penting. Karena itulah yang saya rasa dibutuhkan secara psikologis untuk sukses," ungkap dia.
"Kepemilikan memberi Anda hal-hal dan elemen yang tidak bisa Anda dapatkan hanya dengan menandatangani dokumen," imbuh Trump, dikutip The Guardian.
Trump juga menepis kekhawatiran bahwa keputusan menggulingkan Maduro sebagai presiden Venezuela akan menjadi preseden bagi potensi pengambilalihan Taiwan oleh China atau upaya Rusia mengendalikan Ukraina.
Untuk membenarkan serangan AS ke Venezuela, Trump kembali melontar klaim kontroversial seperti menyebut Maduro telah mengirim geng kriminal ke AS.
"Ini adalah ancaman nyata... Tidak ada orang yang berbondong-bondong masuk ke China. Tidak ada narkoba yang berbondong-bondong masuk ke China," ungkap dia.
Trump juga yakin Presiden China Xi Jinping tak akan merebut kendali Taiwan.
Trump ugal mengatakan jika Xi benar-benar melakukan hal tersebut maka dia akan sangat kecewa.
Wawancara Trump itu terjadi usai AS gempur Ibu Kota Venezuela. Presiden Maduro dan Ibu Negara Cilia Flores juga ditangkap pasukan AS dan diterbangkan langsung ke Negeri Paman Sam.
Pada Sabtu sepekan lalu, AS melancarkan serangan dini hari terhadap Venezuela, dengan ledakan dilaporkan terjadi di seluruh ibu kota Caracas dan di pangkalan militer Venezuela.
Pasukan AS akhirnya menculik Presiden Venezuela Maduro dari Caracas dalam apa yang menurut para kritikus merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB), yang melarang "ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun".
Serangan terhadap Venezuela tampaknya telah meningkatkan sikap agresif presiden AS, yang menerima Penghargaan Perdamaian FIFA perdana bulan lalu.
Segera setelah serangan itu, Trump mengatakan AS akan "mengelola" Venezuela dan mengeksploitasi cadangan minyak negara yang sangat besar, meskipun pemerintahannya mengatakan akan bekerja sama dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez.
Namun, pemerintahan Trump mengatakan akan "mendikte" kebijakan kepada pemerintah sementara dan berulang kali mengancam "gelombang kedua" aksi militer jika tuntutan AS tidak dipatuhi.
“Jika dia tidak melakukan apa yang benar, dia akan membayar harga yang sangat mahal, mungkin lebih mahal daripada Maduro,” kata Trump tentang Rodriguez dalam wawancara pada Ahad dengan The Atlantic.
Awal pekan ini, Trump juga mengisyaratkan bahwa AS mungkin akan melakukan serangan terhadap Presiden sayap kiri Kolombia, Gustavo Petro, dan ia telah meningkatkan kampanyenya untuk memperoleh wilayah Greenland milik Denmark.
Pada Juni, Trump bergabung dengan perang Israel yang tidak beralasan melawan Iran, memerintahkan pengeboman tiga situs nuklir utama negara itu.
Pembantu Trump, Stephen Miller, mengkritik tatanan internasional pasca Perang Dunia II, dengan mengatakan bahwa mulai sekarang, AS akan "tanpa penyesalan" menggunakan kekuatan militernya untuk mengamankan kepentingannya di Belahan Barat.
"Kami adalah negara adidaya, dan di bawah Presiden Trump, kami akan bertindak sebagai negara adidaya," kata Miller kepada CNN pada Senin.
Namun, para ahli memperingatkan bahwa pengabaian hukum internasional dapat memiliki konsekuensi bencana bagi seluruh komunitas global, termasuk AS. Hukum internasional adalah seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan antar negara. Ini termasuk konvensi PBB dan perjanjian multilateral.
Margaret Satterthwaite, pelapor khusus PBB tentang independensi hakim dan pengacara, mengatakan kepada Al Jazeera awal pekan ini bahwa pernyataan AS yang mengabaikan hukum internasional adalah "sangat berbahaya". (*)
Editor : Lutfiyu Handi / berbagai sumber
.jpg)
