DPRD Kota Madiun Menyetujui Perubahan APBD 2020 Jadi Perda

Madiun - Tujuh Fraksi DPRD Kota Madiun menyetujui Peraturan Daerah (Perda) atas Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dalam rapat paripurna Senin pagi (31/08/2020) di Gedung Paripurna DPRD, Jalan Taman Praja, Pandean Kecamatan Taman.

Seperti yang diberitakan Lenteratoday sebelumnya bahwa Walikota Madiun, Maidi menyampaikan ada perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD. Dimana PAD mengalami penurunan sebesar Rp. 221.894.248.166 atau 5,78%. Sedangkan APBD mengalami penurunan sebesar 6,36%, atau Rp 67.203.272.834.

Dalam rapat paripurna tersebut, setiap Fraksi memberikan masukan sebelum disahkannya Perda tersebut. Adapun Fraksi Fraksi tersebut adalah Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi Perindo, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi Madiun Bermartabat (Mantab) dan Fraksi PKS-PAN

Walikota Madiun, Maidi berterimakasih atas kritik dan saran yang diberikan oleh setiap fraksi. Ia menilai bahwa kritik tersebut adalah untuk menuju kesempurnaan.

"Semua pembahasan mulai dari hearing, pemandangan umum, pemandangan akhir, kritik dan saran tidak ditutup-tutupi, apa adanya. Selama kita menerima kritik dan saran, itu kita mau diajak maju. Itu mengawali yang akan kita lakukan. Daripada kita keliru, lebih baik disempurnakan untuk yang akan datang," jelas Maidi usai rapat (31/08/2020).

Rencananya, Maidi akan segera melaksanakan program perubahan PAD dan APBD yang telah disepakati bersama. Ia berharap, melalui disepakatinya perubahan tersebut, merupakan titik awal berjalannya program untuk menyejahterakan rakyat.

"Alhamdulilah hari ini perubahan sudah ditanda tangani. Saya akan cepat, tepat dan bermanfaat, ini yang akan segera saya lakukan. Agar segera dinikmati oleh masyarakat. Kondisi saat ini, kita serius kesana, sehingga masyarakat tidak galau," ujar Maidi.

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya BMS menyampaikan bahwa DPRD sengaja memberikan ruang saran dan kritik dengan tujuan untuk penyempurnaan. Andi berharap agar semua program dapat terealisasi 100 %.

"DPRD memang memberikan ruang untuk setiap fraksi. Khususnya memberikan saran dan kritik. Kalau saya membaca sekilas, semuanya untuk membangun jadi lebih baik. Harapannya, semua program yang sudah direncanakan semua terealisasi 100% dan semua program itu harus bermanfaat bagi masyarakat," tutup Andi. (Ger)