PALANGKA RAYA (Lentera) – Penerapan digitalisasi pemungutan pajak daerah melalui pemasangan Alat Perekam Pajak atau Tapping Box di rumah makan, restoran, dan kafe di Kota Palangka Raya, menjadi sorotan DPRD Kota Palangka Raya.
Menurut Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Salundik, kebijakan yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya melalui dinas terkait tersebut, perlu disertai dengan pengawasan rutin sehingga pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai tujuan.
"Penggunaan teknologi digital memiliki potensi besar terhadap peningkatan akurasi serta transparansi pemungutan pajak," papar Salundik, Jumat (9/1/2026).
Ia menekankan, digitalisasi pemungutan pajak daerah dengan Tapping Box di rumah makan, restoran, dan kafe harus diawasi secara rutin. Karena tanpa adanya pengawasan yang konsisten, potensi kebocoran penerimaan daerah masih bisa terjadi.
Salundik menambahkan, pengawasan diperlukan guna memastikan Tapping Box berfungsi dengan baik, data transaksi tercatat secara akurat, serta tidak ada praktik yang dapat mengurangi potensi penerimaan pajak daerah.
"Tidak hanya itu, pelaku usaha juga harus dipastikan memahami cara penggunaan alat perekam pajak tersebut, dan menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Selanjutnya ia mengutarakan, pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan berkala ke lokasi alat terpasang, verifikasi kesesuaian data transaksi dengan laporan pembayaran pajak, serta pemberian pembinaan kepada pelaku usaha yang mengalami kendala dalam penggunaan sistem digital.
Dengan dilakukannya pengawasan yang rutin dan tepat, program digitalisasi pemungutan pajak melalui Tapping Box diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya.
“Setiap langkah pengelolaan pajak harus dipastikan berjalan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah,” pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Ais
.jpg)
