SURABAYA (Lentera) -Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan pentingnya peran aktif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam membina organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Pahlawan guna menjaga harmoni, ketertiban, dan semangat gotong royong.
Menurutnya, pasca Reformasi 1998 Indonesia mengalami pergeseran pola kepemimpinan dari hard power menuju soft power, yang ditandai dengan kebebasan individu, termasuk kebebasan berorganisasi. Meski demikian, kebebasan tersebut tetap harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
“Memang tidak bisa dipungkiri, banyak bermunculan ormas berbasis kesukuan. Saya meyakini pembentukan ormas itu bertujuan baik, sebagai wadah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Yang tidak boleh adalah ormas kesukuan yang bersifat primordial, mengagungkan sukunya secara berlebihan,” ungkap Fathoni pada Lentera, Selasa (6/1/2026).
Politisi dari Fraksi Golkar ini mengingatkan, Surabaya sejak lama dikenal sebagai laboratorium kebhinekaan, kota tujuan banyak orang dari berbagai daerah untuk memperbaiki taraf hidup.Karena itu, nuansa kebersamaan dan gotong royong harus terus dijaga.
Fathoni berharap Bakesbangpol lebih aktif melakukan pembinaan, baik terhadap ormas berskala nasional maupun kedaerahan. Ia menilai, selama ini peran Bakesbangpol cenderung pasif dan belum maksimal dalam menjalin komunikasi dengan ormas-ormas yang ada.
“Kami berharap Bakesbangpol menjadi wadah pertemuan reguler antar ormas untuk membahas problematika kekinian. Dengan komunikasi yang intens, kedamaian dan ketertiban di Surabaya akan terus terjaga,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Bakesbangpol dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, sebagai upaya menangkal penyebaran hoaks.
“Salah satu cara paling efektif menangkal hoaks adalah akal sehat rakyat itu sendiri. Kesadaran kolektif ini harus dibangun,” tegasnya.
Ia bahkan mengusulkan pembentukan duta ‘saring sebelum sharing’ di tingkat kelurahan. Duta ini diharapkan mampu menjadi agen masyarakat dalam memverifikasi dan menjernihkan informasi sebelum disebarluaskan.
Terkait ormas yang belum terdaftar, Fathoni menilai pendataan tetap perlu dilakukan. Ia mendorong Bakesbangpol untuk jemput bola, meski secara hukum pembentukan ormas berbadan hukum tidak memerlukan persetujuan pemerintah.
“Dengan pendataan yang aktif, jika ke depan ada oknum ormas yang meresahkan, Bakesbangpol bisa mengambil langkah dan memberikan sanksi. Itu hanya bisa tercapai jika jalinan silaturahmi antar ormas dirajut dengan baik,” pungkasnya.
Seperti diketahui, berdasarkan Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, saat ini baru sekitar 240 ormas yang terdata di Kota Pahlawan.
Reporter: Amanah|Editor: Arifin BH
.jpg)
