SURABAYA (Lentera) – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendukung penuh langkah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam mencegah dan memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub).
Hal ini dilakukan, usai adanya penipuan berkedok rekrutmen kerja yang dilakukan oleh salah satu oknum pada layanan transportasi wara-wiri milik Pemkot Surabaya.
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Faris Abidin, mengungkapkan, DPRD berkomitmen untuk bersinergi dengan pihak eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan eksekutif dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Semua harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berdaya guna,” ungkap Faris, Senin (5/1/2026).
Ia menambahkan, DPRD bersama Pemkot Surabaya masih memiliki tanggung jawab besar dalam mensejahterakan masyarakat, sekaligus menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif tanpa adanya konspirasi, khususnya dalam proses rekrutmen driver dan helper Bus Suroboyo.
Menurutnya, proses perekrutan harus dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa dipungut biaya apa pun. “Semua warga boleh mendaftarkan diri selama memenuhi persyaratan. Tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun,” tuturnya.
Politisi dari Fraksi PKS ini juga menekankan, apabila ditemukan pelanggaran dalam proses tersebut, maka harus diarahkan ke proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, Komisi C DPRD Surabaya turut menyoroti perilaku sebagian sopir Bus Suroboyo yang dinilai ugal-ugalan di jalan. Ia meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh serta pemanggilan terhadap dinas terkait.
“Kami menggarisbawahi perlunya evaluasi dan pemanggilan kepada dinas terkait. Kami juga meminta penjelasan mengenai mekanisme perekrutan, apakah sudah sesuai dengan standar operasional pelayanan,” katanya.
Apabila ditemukan celah atau kesalahan dalam sistem yang ada, Faris meminta agar segera diambil langkah preventif maupun represif demi menjaga keselamatan penumpang.
"Evaluasi harus dilakukan secara rutin, baik terhadap kelayakan armada maupun kesehatan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam operasional Bus Suroboyo," tutup Faris. (*)
Reporter: Amanah
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
