Ribuan Sekolah Butuh Perbaikan Fasilitas, Dindik Jatim Pastikan Anggaran Rehabilitasi di 2026 Aman

MALANG (Lentera) -Ribuan sekolah di Jawa Timur masih membutuhkan perbaikan fasilitas pendidikan. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur memastikan anggaran rehabilitasi dan revitalisasi sekolah pada tahun anggaran 2026 tetap aman dan tidak mengalami pengurangan.

Kepala Dindik Jawa Timur, Aries Agung Paewai, mengatakan pengajuan bantuan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah untuk tahun 2026 telah dilakukan sejak 2025.

"Sudah banyak yang mengajukan. Sudah ribuan sekolah, baik negeri maupun swasta, di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur," ujar Aries, ditemui di SMKN 2 Singosari, Kabupaten Malang, Jumat (2/1/2025).

Dijelaskannya, kebutuhan yang diajukan oleh masing-masing sekolah sangat beragam. Mulai dari rehabilitasi bangunan yang mengalami kerusakan, penambahan ruang kelas, hingga perbaikan fasilitas dasar yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan.

"Kebutuhan yang disampaikan antara lain rehabilitasi dan revitalisasi bangunan, seperti kekurangan toilet, ruang kelas yang tidak mencukupi, bangunan rusak, hingga kebutuhan alat laboratorium. Banyak toilet sekolah yang kondisinya belum representatif," jelasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Aries menegaskan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Namun saat disinggung terkait besaran anggaran dari pemerintah pusat, Aries mengaku hingga kini Dindik Jatim belum menerima angka pasti. Berdasarkan informasi yang disampaikan pemerintah pusat, katanya, alokasi anggaran tersebut diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau di tahun 2025 total anggaran rehabilitasi dan revitalisasi sekolah yang bersumber dari APBD dan APBN mencapai sekitar Rp450 miliar. Ini untuk mendukung perbaikan fasilitas di sekitar 300 satuan pendidikan yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur," katanya.

Sedangkan dari APBD, menurutnya Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran khusus untuk sektor pendidikan sesuai dengan ketentuan mandatory spending, yakni sebesar 20 persen dari APBD. Anggaran tersebut mencakup berbagai program pendidikan, termasuk rehabilitasi dan revitalisasi sekolah.

"Karena jumlah sekolah kita ribuan, maka pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Setiap tahun, sekolah-sekolah yang belum mendapatkan bantuan dan memang membutuhkan rehabilitasi dan revitalisasi akan menjadi prioritas," katanya.

Aries juga menjelaskan, mekanisme pengajuan bantuan dilakukan melalui proposal yang disusun oleh pihak sekolah dan diajukan ke Dinas Pendidikan. Selanjutnya, proposal tersebut akan diteruskan ke kementerian terkait untuk dilakukan verifikasi lapangan.

"Sekolah menyampaikan kebutuhan melalui proposal ke Dinas Pendidikan, kemudian kami sampaikan ke kementerian. Nantinya akan ada tim yang melakukan pengecekan untuk memastikan apakah sekolah tersebut memang benar-benar membutuhkan rehabilitasi," pungkasnya.

Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH