SURABAYA (Lentera) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat (12/12/2025) pukul 08.15 WIB mencatat ada 990 korban meninggal dunia akibat bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Selatan (Sumsel). Penambahan jumlah korban meninggal ini seiring dengan penemuan 21 korban pada Kamis (11/12/2025).
Jumlah korban meninggal paling banyak ada di Kabupaten Agam mencapai 183 orang, kemudian Aceh Utara ada 158 orang, Tapanuli Tengah tercatat ada 111 orang, kemudian Tapanuli Selatan ada 86 orang.
Data tersebut juga menyampaikan masih ada 222 orang dinyatakan hilang. Selain itu juga ada 5.400 orang yang terluka.
Bencana banjir dan longsor yang terjadi berdampak pada 52 kabupaten/kota di tiga provinsi. BNPB mencatat ada 157,8 ribu rumah yang rusak. Kemudian ada sekitar 800 ribu jiwa masih menjadi pengungsi.
Bencana juga merusak 1.200 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 kantor atau Gedung, dna 498 jembatan.
Sementara itu, penanganan bencana memasuki fase persiapan pembangunan hunian sementara (huntara). Salah satunya bagi warga terdampak di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat.
Penanggung jawab BNPB di Kabupaten Lima Puluh Kota, Rudi Supriyadi, menyampaikan persiapan huntara telah dilakukan untuk wilayahnya. BNPB bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan unsur terkait lain mengkoordinasikan tahapan persiapannya. Rudi mengatakan, huntara akan diperuntukkan untuk masyarakat yang rumahnya rusak berat atau terancam pergerakan tanah di kabupaten tersebut.
“Ada prioritas penerima manfaat huntara, khususnya yang rumahnya rusak berat dan terancam akan pergerakan tanah sehingga tempat tinggalnya tidak dapat dihuni,” ujarnya dalam pesan digital pada Kamis (11/12).
Rudi mengatakan, untuk tahap awal persiapan huntara tersebut dibutuhkan dokumen yang ditandatangani bupati. Dua dokumen pokok yaitu surat keputusan atau SK penetapan lokasi Pembangunan huntara dan SK penerima huntara.
“Penerima manfaat ini tentunya akan didata by name by address yang selanjutnya masuk dalam surat keputusan bupati setempat,” tambah Rudi, analis bencana ahli madya BNPB.
Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB akan memberikan supervisi terkait dengan survei. Persiapan huntara ini membutuhkan dukungan teknis, seperti tim surveyor lengkap dengan alat ukur untuk pemetaan dan elevasi. Tim ini juga perlu dilengkapi dengan drafter untuk membuat desain dan hasil ukur.
Saat ini ada 6 lokasi usulan huntara di dua kecamatan. Lokasi tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak camat dan wakil nagari setempat. (*)
Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
