13 December 2025

Get In Touch

Kepala BNNP: 15 dari 50 Siswa SMP Terindikasi Narkoba

Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi PKB, H. Ubaidillah
Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi PKB, H. Ubaidillah

SURABAYA (Lentera) -Komisi A DPRD Jawa Timur bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur perkuat sinergi pengendalian penyebaran narkotika di Jawa Timur. 

Kepala BNNP Jatim, Brigjen Pol. Budi Mulyanto, memaparkan adanya perubahan pola peredaran narkoba yang kini mulai memasuki ruang domestik. Ia mengingatkan bahwa Jawa Timur memiliki tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi tinggi sehingga menjadi target empuk jaringan narkotika. 

“Cukup hati-hati berbicara mengenai Jawa Timur. Akhir-akhir ini tren sudah mengarah ke ibu dan anak-anak, baik sebagai pengedar maupun pendana,” ungkapnya, Selasa (09/12/2025).

Ia juga menyampaikan temuan lapangan yang mengkhawatirkan dari tes urin sukarela terhadap siswa SMP, di mana 15 dari 50 sampel menunjukkan indikasi penyalahgunaan. 

“Ini adalah fakta yang harus kita bentengi. Anak-anak menjadi target, dan ini memerlukan langkah kolaboratif untuk melakukan akselerasi pencegahan,” tegas Budi.

Menanggapi itu, Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi PKB, H. Ubaidillah, menyebut penegakan hukum saja tidak cukup menghadapi kompleksitas persoalan narkoba. 

“Permasalahan narkoba dan dampaknya terhadap ekonomi tidak boleh dibiarkan hanya dengan hukuman saja. Harus ada kegiatan yang komprehensif, baik dari segi pencegahan, penindakan, maupun rehabilitasi,” ujarnya.

Ubaidillah menekankan peran keluarga sebagai lapis pertama pencegahan, terutama ibu yang dinilai paling peka terhadap perubahan perilaku anak. 

“Orang pertama yang harus tahu adalah keluarganya, ibu-ibunya. Yang paling tahu anak itu berubah sikap atau tidak adalah ibunya. Kami ingin komunitas-komunitas ini bersih dan bebas narkoba,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengusulkan pembangunan fasilitas rehabilitasi di lima Bakorwil sebagai langkah konkret memperluas akses pemulihan. Ia juga menyatakan komitmen memperjuangkan tambahan anggaran. 

“Ke depan, kami di Komisi A ingin anggaran untuk pencegahan ini ditambah, minimal kenaikan Rp2 miliar dari anggaran sekarang,” jelasnya.

Di bidang pendidikan, Ubaidillah menilai pencegahan sejak dini sangat penting. 

“SD dan SMP ini adalah masa krusial untuk pencegahan. Kami akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk membuat skema agar pelajar di tingkat dasar ini mendapatkan edukasi anti-narkoba sedini mungkin,” pungkasnya.

Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.