SURABAYA (Lentera) -Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, meninta perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) setelah masih ditemukannya praktik penahanan ijazah di sejumlah sekolah swasta.
Lilik mengatakan Dinas Pendidikan Jawa Timur telah menyalurkan BPOPP dengan tujuan agar sekolah tidak lagi menahan ijazah siswa. Namun di lapangan, masih ada sekolah swasta yang menahan ijazah karena tunggakan biaya pendidikan.
"Kalau ada sekolah swasta yang menahan ijazah, maka BPOPP-nya ditahan. Tapi secara hitungan, BPOPP ini memang tidak cukup,” ungkap Lilik, Kamis (20/11/2025).
Ia mengaku sudah menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan DPRD dan eksekutif agar pemerintah provinsi menyiapkan alternatif solusi bagi sekolah swasta yang masih bergantung pada iuran orang tua.
Menurutnya, akar persoalan penahanan ijazah tidak hanya pada mekanisme pendanaan sekolah, tetapi juga kondisi ekonomi keluarga. Lilik menekankan perlunya penguatan pendapatan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pegawai tidak tetap (PTT).
Lilik menuturkan pendapatan daerah (PAD) juga membuat pemerintah harus menetapkan prioritas anggaran, namun isu pengangguran tetap menjadi hal utama yang harus ditangani. Ia menyebut pernah bertemu dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur, dan menemukan bahwa meskipun investasi masuk, banyak perusahaan mengeluhkan kurangnya tenaga kerja terampil.
Karena itu, pemerintah perlu memperluas pelatihan vokasi tanpa batasan usia. “Siapa pun yang mau belajar harus diberi kesempatan,” katanya.
Lebih lanjut, Lilik meminta Pemprov Jatim, Dinas Pendidikan, BPSDM, dan Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi merumuskan kebijakan terpadu agar persoalan penahanan ijazah tidak berulang. Ia juga menilai perlu ada tambahan skema subsidi atau intervensi ekonomi bagi keluarga yang anaknya bersekolah di sekolah swasta.
“Ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menegur sekolah. Ada masalah struktural dari sisi pendanaan pendidikan dan ekonomi masyarakat yang harus diatasi bersama,” pungkasnya. (ADV)
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
