MADIUN (Lentera) -Rapat paripurna DPRD Kota Madiun yang biasanya berlangsung formal berubah jadi ajang kritik terbuka terhadap kebijakan fiskal pemerintah kota. Dalam sidang yang digelar, Jumat (31/10/2025), Fraksi PDI Perjuangan menyoroti sederet kejanggalan dan lonjakan anggaran dalam rancangan APBD 2026.
Juru bicara Fraksi PDIP, Usman Ependi, membuka pandangan umum dengan menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam dokumen RAPBD 2026, pos tersebut merosot dari Rp15,447 miliar menjadi Rp14,203 miliar, atau berkurang sekitar Rp1,243 miliar.
“Kami ingin mengetahui penyebab turunnya PAD ini. Apakah karena kinerja BUMD menurun atau ada faktor lain?” tanya Usman dari podium, memantik perhatian peserta sidang.
Fraksi berlambang banteng moncong putih itu juga menyoroti optimalisasi penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi, termasuk hiburan, parkir, dan tempat usaha. “Apakah potensi PAD kita sudah digarap maksimal? Jangan sampai kebocoran dibiarkan berulang tiap tahun,” ujarnya.
Sorotan tajam juga mengarah ke belanja modal gedung dan bangunan yang melonjak dari Rp31,889 miliar menjadi Rp39,924 miliar. “Kami perlu penjelasan, apa urgensi kenaikan hampir delapan miliar rupiah ini,” tegas Usman.
Fraksi PDIP mempertanyakan proyek drainase perkotaan yang mencakup pembangunan replika Tembok Cina dan saluran di Sumber Umis. Anggarannya naik dari Rp7,735 miliar menjadi Rp10,104 miliar. Usman menilai proyek semacam ini rawan dikritik bila tak punya dampak langsung bagi masyarakat.
“Apakah proyek monumental itu benar-benar prioritas dibanding perbaikan titik banjir yang lebih mendesak? Dan apakah sudah melalui kajian AMDAL?” ujarnya lagi.
Tak ketinggalan, PDIP menyinggung saldo piutang daerah tahun 2024 yang masih tinggi—mencapai Rp21,888 miliar dari pajak, retribusi, dan sumber lainnya. Fraksi mendesak penjelasan konkret soal strategi penagihan dan target penyelesaian piutang di 2026.
Rapat paripurna ini menjadi babak awal dari pembahasan RAPBD Kota Madiun Tahun Anggaran 2026. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, Wali Kota Madiun dijadwalkan memberi jawaban resmi sebelum dokumen anggaran dibahas lebih detail di tingkat komisi.
Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo|Editor: Arifin BH
.jpg)
