SURABAYA (Lentera)— Ketidakpastian kondisi geopolitik global mendorong pemerintah pusat menetapkan sejumlah program prioritas nasional, salah satunya ketahanan pangan.
DPRD Kota Surabaya menilai program ini harus segera direspons pemerintah daerah agar Surabaya turut berperan dalam menjaga kemandirian pasokan pangan nasional.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mengatakan, langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan, makan bergizi gratis, dan pembentukan koperasi merah putih sebagai program prioritas merupakan kebijakan strategis di tengah meningkatnya potensi konflik global.
“Presiden memahami betul situasi pertahanan dan politik internasional yang sedang tidak stabil, mulai dari perang di Eropa, potensi konflik di Karibia, hingga perang dagang Amerika dan Cina. Meski Indonesia tidak menghadapi ancaman langsung, dampak global pasti terasa. Karena itu, kita harus bersiap,” kata Fathoni, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, program makan bergizi gratis bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga investasi jangka panjang untuk membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Selain itu, kewajiban pembukaan dapur umum (SPPG) di seluruh daerah juga merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi krisis global.
“Di Eropa, masyarakat sudah dilatih bertahan hidup jika perang terjadi. Di Amerika, Kementerian Pertahanan bahkan berganti nama menjadi Kementerian Perang. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Dengan adanya dapur umum di seluruh Indonesia, kita setidaknya siap menghadapi situasi terburuk,” tuturnya.
Terkait ketahanan pangan, politisi dari Golkar ini menilai Pemkot Surabaya dapat mengambil peran penting dengan memanfaatkan lahan pertanian dan perikanan di kawasan timur kota. Ia juga mendorong pelibatan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertanian dan perikanan perkotaan.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal menanam beras. Diversifikasi pangan seperti urban farming dan tanaman khas Surabaya, seperti semanggi, bisa dikembangkan karena tidak membutuhkan lahan luas,” jelasnya.
Lebih lanjut, kawasan konservasi di Surabaya Timur dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan produktivitas hasil perikanan, terutama udang dan bandeng. Ia menyebut Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Surabaya yang memiliki anggaran sekitar Rp54 miliar pada 2026 dapat menjadi penggerak riset kolaboratif antara Pemkot dan kampus.
“Anggaran BRIDA bisa digunakan untuk menjembatani penelitian kampus agar bisa langsung diimplementasikan, menjadi dasar kebijakan wali kota dalam memperkuat ketahanan pangan,” ujarnya.
Ia mencontohkan hasil riset mahasiswa Unesa Surabaya yang meneliti pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk mengukur kualitas air tambak di kawasan Morokrembangan. Penelitian ini akan dilombakan dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) pada November mendatang.
“Ini membanggakan dan bisa jadi pemicu untuk diterapkan di semua kawasan perikanan Surabaya,” tambahnya.
Agar produktivitas tambak semakin optimal, Fsthoni meminta Pemkot membangun akses jalan menuju tambak warga untuk mempermudah distribusi benih dan hasil panen. Ia juga menilai koperasi merah putih dapat menjadi jalur distribusi hasil pertanian dan perikanan saat kondisi krisis.
“Kalau Pemkot serius, Surabaya bisa jadi role model nasional dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo. Urusan pertahanan biarlah kewenangan pusat, tapi daerah wajib menjamin kemandirian pangan warganya,” pungkasnya.
Reporter: Amanah/Editor:Widyawati
.jpg)
