JAKARTA (Lentera) – Gelombang protes di Madagaskar berujung bentrokan dengan aparat keamanan. Menurut laporan kantor hak asasi manusia PBB, sedikitnya 22 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka akibat aksi represif aparat.
Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, dikutip Selasa (30/9/2025) menyampaikan keprihatinannya atas jatuhnya korban jiwa dalam unjuk rasa yang dipicu krisis pasokan air dan pemadaman listrik berkepanjangan. Ia menegaskan sebagian korban adalah demonstran maupun warga biasa yang menjadi sasaran tembakan aparat.
Kerusuhan pecah setelah masyarakat menggelar aksi selama beberapa hari, menuntut perbaikan layanan dasar. Situasi memanas ketika pihak keamanan merespons dengan kekerasan, termasuk pemadaman akses air dan listrik, sehingga memperburuk kondisi warga.
Kerusuhan di Madagaskar berakar dari krisis layanan publik yang sudah lama dikeluhkan warga, terutama pemadaman listrik berjam-jam dan sulitnya akses air bersih. Kondisi ini memicu rasa frustrasi masyarakat yang menilai pemerintah gagal memenuhi kebutuhan dasar.
Demonstrasi mulai merebak sejak pertengahan September 2025, ketika ribuan orang turun ke jalan menuntut perbaikan layanan. Aksi yang awalnya damai kemudian meluas ke berbagai kota setelah pemerintah dianggap lamban merespons tuntutan rakyat.
Situasi kian genting ketika aparat keamanan menanggapi protes dengan tindakan keras. Selain menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa, pihak berwenang juga memutus pasokan air dan listrik di beberapa wilayah. Langkah inilah yang memperburuk ketegangan hingga pecah bentrokan besar, menelan sedikitnya 22 korban jiwa dan melukai lebih dari 100 orang.
Secara politik, Madagaskar memang sudah lama diguncang instabilitas. Sejak beberapa tahun terakhir, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah terus meningkat, mulai dari isu korupsi hingga lemahnya pelayanan publik. Protes terbaru dianggap sebagai puncak akumulasi kekecewaan rakyat terhadap kondisi sosial-ekonomi yang makin memburuk.
Editor:Widyawati/berbagai sumber
.jpg)
