JAKARTA (Lentera)-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan deretan bank yang akan mendapat kucuran dana sebesar Rp 200 triliun. Terdiri dari empat bank Himbara dan dua bank syariah.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai rencana itu belum cukup menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi
Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, mengatakan perbankan saat ini mengelola kredit yang sudah mencapai Rp 8.000 triliun.
“Karena nilainya juga Rp 200 triliun, perbankan kita itu mengelola dana sudah lebih dari Rp8.000 triliun. Jadi tidak sangat gede untuk konteks kredit, total kredit,” kata Eko saat diskusi publik bertema Sentimen Publik terhadap Reshuffle Kabinet melalui Youtube Indef, Sabtu (11/9/2025).
Menurutnya, rencana tersebut baru akan memberi efek jika diikuti dengan perubahan sektor riil seperti perbaikan regulasi, pemberantasan premanisme, kredit murah, hingga akses pasar yang lebih baik.
“Tapi kalau tanpa itu, hanya sebatas memindahkan rekening-rekening tidak akan banyak efeknya sektor riil, saya rasa begitu,” jelas Eko.
Eko menjelaskan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang berujung pada riil sektor. Menurutnya, apa pun kebijakan yang diambil baik fiskal maupun moneter, pada akhirnya penentu dari pertumbuhan ekonomi yang mau dicapai menuju 8 persen adalah pergerakan di sektor riil.
“Menggeliatnya sektor yield itulah yang akan menjadi PDB (Produk Domestik Bruto), lebih banyak yang akan menjadi PDB. Tentu belanja pemerintah juga ada di situ. Menggerakkan ekonomi juga,” ungkap Eko.
Eko menuturkan tambahan likuiditas senilai Rp 200 triliun harus didukung dengan kebijakan moneter Bank Indonesia menurunkan suku bunga.
Eko juga menyoroti pengelolaan APBN untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan perlu adanya efisiensi anggaran untuk memastikan APBN optimal, tetapi harus dipastikan bahwa efisiensi tidak sampai mematikan sektor usaha.
“Jadi salah satu mandeknya likuiditas tadi yang diduga oleh Pak Menkeu adalah juga sebetulnya percepatan belanjanya kurang di kita ini, sehingga ekonominya menjadi lebih stuck,” ujar Eko.
Selain itu, Eko menilai pemerintah perlu menjaga belanja yang pro-stimulus, salah satunya melalui dana transfer ke daerah. Menurutnya, dana ini sebaiknya tidak dipotong karena pertumbuhan ekonomi nasional juga sangat bergantung pada pertumbuhan daerah.
“Kalau daerahnya tumbuh dengan baik, sebetulnya ekonomi bisa tumbuh dengan baik juga,” ungkap Eko.
Eko juga menyoroti sisi penerimaan negara. Menurutnya pemerintah sebaiknya tidak terus-menerus mengejar pajak dari masyarakat yang sudah taat membayar. Fokusnya seharusnya memperluas basis pajak (tax base), bukan membebani wajib pajak yang sudah patuh.
“Itu yang menurut saya harus dihindari, jadi harus memperbesar tax base-nya, bukan lagi yang sudah ada di dalam sistem perpajakan,” tutur Eko.
Selain itu, Eko juga menekankan pentingnya program peningkatan keterampilan (skill) bagi masyarakat. Tanpa hal ini, penambahan likuiditas hanya akan sia-sia karena tidak terserap ke sektor riil dan berpotensi menimbulkan masalah.
“Supaya tidak bermasalah, supaya sektor riil-nya itu punya keinginan untuk berbisnis begitu meningkatkan penyerapan kredit, maka dia juga harus dikasih skill, dikasih pelatihan dan permodalan pada akhirnya, untuk bisa ekonomi sektor riil itu jadi produktif,” kata Eko.
Sebelumnya, Kemenkeu memang akan menaruh dana segar sebesar Rp 200 triliun di sistem perbankan nasional, dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI).
“Himbara kan empat, ada bank syariahnya kan, BSI, satu lagi apa ya. (Bank syariahnya dua) iya,” kata Purbaya ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat pada Kamis (11/9/2925).
Adapun empat bank Himbara adalah Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN, meski demikian, Purbaya tak menyebut satu lagi bank syariah selain BSI.
Ia juga menuturkan dana Rp 200 triliun yang akan dikucurkan ke perbankan tersebut tak dikucurkan dengan porsi yang sama terhadap masing-masing dari enam bank tersebut. Setelah ini, ia juga akan segera menandatangani aturan mengenai kucuran dana tersebut sehingga dana bisa segera masuk ke perbankan.
“Ada proporsinya beda-beda. Nanti kita atur. Harusnya cepat, malam ini saya tanda tangan, besok udah masuk ke bank-bank itu,” ujarnya.
Terkait peruntukan dari Rp 200 triliun tersebut oleh perbankan, Purbaya membebaskan hal tersebut tergantung masing-masing bank.
“Suka-suka banknya yang penting kan kita likuiditas masuk ke sistem,” kata Purbaya.
Editor:Widyawati/berbagai sumber
.jpg)
