MALANG (Lentera) -DPRD Kota Malang menemukan potensi kebocoran setoran retribusi pasar. Kecurigaan itu muncul setelah target retribusi tahun 2025 hanya dipatok Rp8,5 miliar, atau setengah dari potensi riil yang dihitung mampu mencapai Rp16,5 miliar.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyebut, selisih target dengan potensi yang ada terlalu besar untuk diabaikan. Bayu menilai pemungutan retribusi pasar secara manual menjadi salah satu penyebab munculnya potensi kebocoran.
"Jumlah pedagang pasar di Kota Malang saat ini mencapai sekitar 11 ribu orang. Setiap pedagang katakanlah rata-rata membayar retribusi Rp5 ribu per hari. Jika dihitung setahun, setoran seharusnya bisa mencapai Rp 16,5 miliar," ujar Bayu, Selasa (9/9/2025).
"Dengan demikian kami melihat ada potensi kehilangan pendapatan hingga Rp 8 miliar," imbuhnya.
Bayu menegaskan, pola penarikan retribusi pasar perlu segera diubah. Menurutnya, dengan sistem elektronik, setoran pedagang akan langsung masuk ke kas daerah tanpa melalui perantara yang berpotensi menimbulkan kebocoran.
Ditambahkannya, pedagang pasar juga menghendaki penerapan sistem elektronik. Transparansi menjadi alasan utama, karena menurutnya, para pedagang ingin iuran yang dibayarkan benar-benar tercatat dan dikelola pemerintah daerah.
"Kalau elektronik pasti langsung masuk kas daerah. Sedangkan manual harus pindah tangan, ini menimbulkan potensi kebocoran," ungkap Ketua Komisi B DPRD Kota Malang ini.
Untuk menindaklanjuti hal ini, Bayu menyebut, legislatif berencana menggelar audit pemungutan retribusi pasar. Audit tersebut akan dilakukan dengan melibatkan paguyuban pedagang. Guna memastikan data jumlah pedagang dan setoran yang dibayarkan setiap hari.
Bayu menegaskan, retribusi pasar sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah. Hingga saat ini, dikatakannya, masih banyak pasar tradisional yang membutuhkan perbaikan dan pembenahan.
"Jangan sampai dana yang besar ini hilang begitu saja. Seharusnya bisa untuk perbaikan pasar," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan, meskipun masih jauh dari potensi riil, tahun 2025 ini capaian retribusi pasar diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Di mana pada 2024 lalu, penerimaan tercatat sebesar Rp 7,5 miliar. Sedangkan pada 2025 diperkirakan dapat menembus Rp 8,5 miliar.
Eko juga mengaku siap menindaklanjuti saran dewan terkait penerapan pemungutan retribusi elektronik. Menurutnya, usulan tersebut juga sejalan dengan program kebijakan Wali Kota Malang, terkait revitalisasi pasar tradisional.
"Pembayaran retribusi elektronik sejalan dengan rencana revitalisasi pasar. Pasti kami akan upayakan untuk meningkat," ujarnya.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
