12 September 2025

Get In Touch

Respon Ketum Parpol Usai Prabowo Reshuffle Sejumlah Menteri

Suasana pelantikan Menteri dan Wamen Negara Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024-2029 di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025). Youtube Setpres RI
Suasana pelantikan Menteri dan Wamen Negara Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024-2029 di Istana Kepresidenan, Senin (8/9/2025). Youtube Setpres RI

JAKARTA (Lentera) -Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah menteri baru di Istana Negara. Pergantian ini menuai beragam respons dari pimpinan partai politik yang menjadi mitra koalisi pemerintah.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden sepenuhnya.

Dia mengaku tidak tahu-menahu soal spekulasi pergantian menteri karena kasus viral permainan domino.

“Semua kan kewenangan Presiden. Saya nggak tahu. Setiap kabinet adalah kewenangan Presiden,” ujar Gus Imin. 

Sikap senada disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Menurutnya, dugaan kaitan reshuffle dengan isu permainan domino yang melibatkan sejumlah pejabat telah dijelaskan oleh pihak terkait.

“Ya kan sudah ada penjelasan dari mereka ya,” kata Zulhas.

Ketika ditanya apakah itu menjadi alasan pencopotan, dia kembali menekankan bahwa sudah ada penjelasan dari menteri yang bersangkutan. “Ya kan sudah ada penjelasan dari Raja Juli,” ujar Zulhas.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menekankan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden. Dia menegaskan partai hanya sebatas memberikan rekomendasi, sementara penunjukan dan pencopotan menteri menjadi hak prerogatif kepala negara.

“Itu kan hak prerogatif Bapak Presiden ya. Menyangkut pelantikan menteri maupun pencopotan reshuffle, itu hak prerogatif beliau, karena itu kita hargai,” ucap Bahlil.

Golkar sendiri mendapat tambahan kursi setelah Mukhtarudin dilantik sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Namun Bahlil menolak menyebut hal itu sebagai bentuk “tukar guling” jabatan.

“Sekali lagi, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap pada Presiden. Saya tidak mengatakan ditukar, tapi ini penugasan dari Bapak Presiden,” katanya.

Mengutip Bisnis, mengenai isu pencopotan pejabat karena kasus domino, Bahlil menegaskan dirinya tidak tahu-menahu.

“Saya tidak tahu. Itu adalah prerogatif Bapak Presiden,” ujarnya singkat.

Di sisi lain, Bahlil mengamini telah memberikan nama untuk kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang sebelumnya ditempati oleh Dito Ariotedjo.

"Sudah [saya berikan namanya]," pungkas Bahlil (*)

Editor: Arifin BH

Share:
Lentera.co.
Lentera.co.