5 Pesan Gerakan Nurani Bangsa untuk Prabowo: Tata Ulang Kepemimpinan hingga Soroti Pemborosan

JAKARTA (Lentera) - Sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan lima poin pesan kebangsaan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pesan ini menyikapi situasi nasional usai gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus lalu.

Deret tokoh yang bergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa yakni Sinta Nuriyah, Ignatius Kardinal Suharyo, Pdt. Gomar Gultom, dan Franz Magnis-Suseno SJ. Selain itu, turut menjadi pembicara Erry Riyana Hardjapamekas, Laode M. Syarif, Ery Seda, A. Setyo Wibowo SJ, Lukman Hakim Saifuddin, dan Alissa Wahid.

Sinta Nuriyah meminta pemerintah menghentikan segala bentuk kekerasan dan tindakan represif dalam menangani aksi unjuk rasa, yang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Ia menilai aksi rakyat turun ke jalan dipicu oleh rasa marah melihat perilaku sebagian elit eksekutif, legislatif, yudikatif, serta aparat penegak hukum yang dinilai tidak peka pada penderitaan masyarakat.

Istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mendorong agar Presiden Prabowo Subianto segera menginstruksikan seluruh lembaga negara untuk bertindak berdasarkan etika, kesederhanaan, dan kepatutan. Ia menilai langkah itu bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah saat ini.

“Kebijakan para pemimpin harus ditujukan untuk kemaslahatan bangsa. Marilah kita jadikan ini sebagai pelajaran berharga,” kata Sinta Nuriyah dalam Konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa di Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (3/9/2025).

Alissa Wahid menyampaikan Gerakan Nurani Bangsa mendorong Kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya.

Mereka juga meminta pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan menegakkan keadilan ekonomi serta melaksanakan pengelolaan APBN secara transparan, akuntabel dan tidak ugal - ugalan.

“Menghapus segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan sehingga memboroskan keuangan negara serta memastikan prinsip transparansi kekayaan penyelenggara negara berjalan,” kata Alissa Wahid.

Putri Sulung Gus Dur itu melanjutkan, para tokoh Gerakan Nurani Bangsa mendesak seluruh jajaran pemerintahan bekerja keras melakukan inovasi dan memperkuat program kesejahteraan sosial.

“Bukan sebaliknya, memperbanyak pajak dan mengurangi program – program pemenuhan hak dasar,” ujar Alissa Wahid. “Program yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak dasar kesejahteraan rakyat harus dikoreksi dan diatur ulang.”

Berikut lima pesan kebangsaan:

1. Kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat haruslah menjadi landasan pijak sekaligus orientasi utama dalam membuat dan melaksanakan kebijakan negara dalam mengelola kehidupan kebangsaan kita. Hentikan segala tindak kekerasan dan represif dalam menangani aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.

2. Rakyat murka karena menyaksikan sebagian elit penguasa baik eksekutif, legislatif, yudikatif serta aparat penegak hukum yang tidak sensitif dan berempati kepada beban rakyat yang terus membesar. Karenanya, Kepala Negara harus secepatnya memimpin dan memerintahkan semua jajaran institusi negara untuk bersikap berdasar nilai etika, kebersahajaan, dan asas kepatutan guna mengembalikan kepercayaan (trust) masyarakat luas yang hilang, dengan cara :

1) Memerintahkan Kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya.

2) Menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan menegakkan keadilan ekonomi serta melaksanakan pengelolaan APBN secara transparan, akuntabel dan tidak ugal - ugalan.

3) Menghapus segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat public yang berlebihan sehingga memboroskan keuangan negara serta memastikan prinsip transparansi kekayaan penyelenggara negara berjalan.

4) Seluruh jajaran pemerintahan bekerja keras melakukan inovasi dan memperkuat program kesejahteraan sosial. Bukan sebaliknya, memperbanyak pajak dan mengurangi program – program pemenuhan hak dasar. Program yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak dasar kesejahteraan rakyat harus dikoreksi dan diatur ulang

3. Memastikan berjalannya prinsip Supremasi Sipil dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia serta menguatkan kembali TNI/Polri yang profesional dan focus pada tugas pokok fungsinya.

4. Membangun kesadaran publik secara persuasif. Menumbuhkan prinsip saling jaga antar sesama warga masyarakat, tanpa kekerasan dan tidak melakukan tindakan perusakan serta penjarahan.

5. Mengajak semua pemuka agama, kaum budayawan, akademisi, pimpinan tempat ibadah, dan semua elemen masyarakat untuk terus menerus mendoakan dan ikut secara aktif menjaga keselamatan bangsa dan negara tercinta.

Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber