MADIUN (Lentera) -Dua organisasi mahasiswa, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas PGRI Madiun (Unipma) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Madiun, menunda agenda audiensi dengan DPRD Kabupaten Madiun yang semula dijadwalkan berlangsung pada Senin (1/9/2025).
Keputusan tersebut disampaikan melalui rilis resmi kedua organisasi. Ketua GMNI Cabang Madiun, Nikolaus Leontin Ama Beta, menyebut penundaan dilakukan demi menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami memutuskan untuk menunda pelaksanaan audiensi hingga waktu yang lebih tepat, yaitu setelah kondisi benar-benar memungkinkan dan kondusif,” ujarnya dalam siaran pers.
Sementara itu, Ketua Komisariat PMII Unipma, Tatag Galih Cahyoko, menjelaskan audiensi ditunda agar pembahasan berjalan lebih komprehensif. Agenda tersebut rencananya membahas program beasiswa mahasiswa dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun.
“Kami reschedule hingga waktu yang lebih kondusif agar proses audiensi berjalan objektif dan penuh tanggung jawab,” kata Tatag.
PMII Komisariat Unipma juga meluruskan adanya kesalahpahaman terkait surat undangan media massa yang beredar. Surat tersebut, ditegaskan Tatag, bukanlah seruan aksi demonstrasi melainkan undangan peliputan agenda audiensi.
“Ditafsirkan bahwa surat undangan media tersebut adalah ajakan aksi. Itu salah besar karena tidak ada kaitannya sama sekali,” tegasnya.
Sebelumnya, pada 27 Agustus 2025, PMII dan GMNI sempat mendatangi DPRD Kabupaten Madiun untuk membahas isu serupa, namun hanya ditemui Sekretaris Dewan (Sekwan). Pertemuan lanjutan kemudian dijadwalkan ulang dengan rencana menghadirkan Ketua DPRD serta delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Namun, satu hari setelah undangan media dilayangkan, mencuat kabar wafatnya Affan Kurniawan, seorang mahasiswa yang menjadi korban insiden di Jakarta. Situasi ini memicu seruan aksi solidaritas, sehingga undangan audiensi mahasiswa ikut dikaitkan.
Atas pertimbangan potensi kericuhan, PMII dan GMNI memutuskan menunda agenda. “Langkah ini kami ambil sebagai bentuk komitmen mahasiswa untuk menegakkan prinsip keterbukaan, transparansi, serta menghormati asas dialog yang sehat demi kepentingan bersama,” ujar Tatag.
Kedua organisasi mahasiswa tersebut menegaskan tetap berkomitmen menyuarakan aspirasi mahasiswa melalui cara damai dan bertanggung jawab.
Reporter: Wiwiet Eko Prasetyo|Editor: Arifin BH
.jpg)
