JAKARTA (Lentera) - Sebanyak 4.531 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan demonstrasi kelompok buruh di gedung DPR pada Kamis besok. Personel gabungan ini terdiri atas anggota Polri, TNI, dan pemda.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menjelaskan personel gabungan ini terbagi atas 2.174 personel Polda Metro Jaya dan 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO). Adapun unsur-unsur satuan yang dilibatkan terdiri atas TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel polres jajaran.
Ade Ary mengimbau agar seluruh peserta aksi menyampaikan pendapat dengan tertib, damai, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Dia juga mengingatkan massa aksi tidak masuk ke ruas tol karena dapat membahayakan keselamatan.
"Kami mohon kepada para buruh untuk menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi dengan damai, sesuai aturan. Jangan sampai ada tindakan anarkis yang justru merugikan," kata Ade Ary kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).
Dia turut menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas potensi ketidaknyamanan akibat adanya demonstrasi yang akan dilakukan besok. Dia juga mengingatkan kemungkinan rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan.
"Kami memohon maaf jika nanti ada pengalihan arus lalu lintas yang menimbulkan ketidaknyamanan. Langkah ini semata-mata untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran bersama," ujar Ade Ary.
Dia juga meminta masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif dan mengikuti informasi terkini arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya.
Sementara itu, Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas serta rute transportasi umum untuk Kamis (28/8/2025).
Rekayasa ini terkait adanya demo buruh di depan gedung DPR/MPR RI.
"Rekayasa lalu lintas telah kita siapkan mana kala ada aktivitas di mana pun penyampaian pendapat itu apakah yang kita kenal dengan di Jalan Merdeka Selatan, kemudian juga di DPR atau pun di titik-titik lain," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
Rekayasa ini dilakukan demi mengganggu aktivitas masyarakat. Komarudin mengatakan bahwa massa aksi diminta mengikuti aturan saat menyampaikan aspirasi mereka.
"Jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat yang lain, kemudian juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang dapat merugikan orang lain, pengguna-pengguna jalan yang tidak tahu apa-apa menjadi korban," paparnya.
Diketahui, demo pada Kamis (28/8/2025) esok digelar secara serentak di 38 provinsi. Di Jakarta, demo digelar di Gedung DPR RI dan Istana Jakarta.
Para massa menuntut enam tuntutan, yakni:
1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
2. Stop PHK : Bentuk Satgas PHK
3. Reformasi Pajak Perburuhan : Naikkan PTKP menjadi Rp7.500.000 per bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
4. Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Sahkan RUU Perampasan Aset : Berantas Korupsi
6. Revisi RUU Pemilu : Redesain Sistem Pemilu 2029
Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber
.jpg)
