KUALA LUMPUR (Lentera)-Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sepenuhnya berada dalam Laut Sulawesi, sesuai dengan Peta Baru Malaysia 1979.
Hal ini berarti pemerintah Malaysia ogah mengadopsi istilah Blok Ambalat yang kerap digunakan oleh pemerintah Indonesia. Diketahui,wilayah ini merupakan blok laut yang sudah lama menjadi sengketa antara Indonesia dengan Malaysia.
Dikutip dari Bernama, Rabu (6/8/2025), Wisma Putra (sebutan untuk Kemlu Malaysia) mengatakan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi maritim Malaysia di Laut Sulawesi.
"Kementerian Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan," kata Wisma Putra dalam pernyataannya pada Selasa (5/8/2025).
Wisma Putra juga mengatakan, isu penamaan Laut Malaysia di wilayah Blok ND6 dan ND7 sudah dijawab Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan di Parlemen Malaysia, Selasa kemarin.
Sementara terkait kemungkinan pengelolaan bersama antara Malaysia dan Indonesia di wilayah itu, Wisma Putra mengatakan hal itu masih dalam tahap pembahasan."Belum ada yang disepakati dari kedua pihak," katanya.
Lebih lanjut, Wisma Putra mengatakan Malaysia tetap berkomitmen melindungi kedaulatan, hak kedaulatan, dan kepentingannya berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
"Semua pembahasan terkait hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka bilateral yang telah ditetapkan lanjutnya.
Menutup pernyataannya, Wisma Putra mengatakan akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Pemerintah Negara Bagian Sabah untuk memastikan kepentingan Malaysia terjaga dan terlindungi dengan baik.
Sepakat Pengelolaan Bersama?
Konflik Blok Ambalat termasuk salah satu isu yang disinggung dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka pada 27 Juni yang lalu. Prabowo menyinggung ingin melakukan kerja sama ekonomi dengan Malaysia di Blok Ambalat lewat mekanisme pengelolaan bersama (joint development).
"Contoh masalah Ambalat kita sepakat sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita juga ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development," kata Prabowo.
Hal itu pun disepakati Anwar Ibrahim. Menurutnya, permasalahan di Blok Ambalat harus segera diselesaikan."Maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerja sama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi, joint development authority, walaupun di kawasan Ambalat. Karena kalau kita tunggu selesai, kadang mungkin mengambil masa dua dekade lagi," kata Anwar.
"Jadi kita memanfaatkan waktu ini untuk mendapatkan hasil supaya memberikan keuntungan kepada kedua-dua negara dan membela nasib rakyat kita di kawasan yang agak jauh, di perbatasan," lanjutnya.
Co-Editor: Nei-Dya/berbagai sumber
.jpg)
