DENPASAR (Lentera) -Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan di berbagai tingkatan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Instruksi Megawati itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus kepada wartawan di Denpasar, Bali, Kamis (31/7/2025).
Deddy menyebut Megawati meminta seluruh kadernya mendukung pemerintahan Prabowo agar selalu berpijak kepada rakyat dan menjaga bangsa.
“Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah — dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global,” kata Deddy Sitorus.
Dia juga menyampaikan pesan Megawati agar PDIP tetap menjadi sokoguru pemerintahan. Dengan struktur UU Pemilu dan UU Partai Politik saat ini, partai memang dituntut memainkan peran strategis dalam sistem demokrasi.
“Ibu mengingatkan, agar partai bisa berperan maksimal, maka soliditas internal adalah kuncinya,” terangnya.
Meski demikian, Deddy mengingatkan para kader PDIP untuk senantiasa menjalankan tugas utama mereka untuk terus bergerak bersama masyarakat demi memahami persoalan riil di lapangan.
“Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa PDI Perjuangan punya cukup banyak gagasan untuk mendukung pemerintahan agar tetap berada di rel yang benar,” ungkap dia.
Deddy berpesan agar seluruh kader untuk terus bersatu dan solid saling membantu satu sama lain. Menurutnya, soliditas adalah prasyarat mutlak bagi partai politik untuk bisa menopang negara dengan baik.
“Tidak ada sejarah negara mana pun bisa dibangun dengan kuat jika partai politiknya tidak solid. Karena itu, soliditas internal harus dijaga,” tegasnya.
Deddy menambahkan bahwa forum di Bali menjadi penting demi mendengarkan aspirasi akar rumput sekaligus mengonsolidasikan langkah partai secara nasional.
“Sebagai partai, kita harus mendengar pandangan dari akar rumput PDI Perjuangan. Sekarang ada banyak isu penting, seperti putusan MK, sistem pemilu ke depan, hingga kebijakan pemerintah yang perlu disinergikan dengan daerah,” pungkas Deddy.
Seiring putusan abolisi dan amnesti
Hal ini seiring dengan, DPR RI secara resmi menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian amnesti untuk Hasto Kristiyanto dan abolisi bagi Tom Lembong, disampaikan melalui rapat konsultasi DPR bersama pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa surat presiden Nomor 42 dan 43/Pres/07.2025 tertanggal 30 Juli 2025 telah disetujui secara kolektif oleh fraksi-fraksi. Dari total 1.116 terpidana yang diajukan untuk amnesti, termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Sementara abolisi diberikan kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menambahkan bahwa keputusan ini merupakan hasil tahap verifikasi ketat dan uji publik.
Awalnya, pemerintah mengusulkan lebih dari 19.000 calon penerima amnesti, namun setelah seleksi melalui asesmen, hanya 1.116 orang yang dinilai memenuhi syarat, termasuk Hasto Kristiyanto. Proses ini disebut sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional menjelang peringatan 17 Agustus ke-80 mendatang.
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
