SURABAYA (Lentera) – Penutupan Jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi selama dua bulan ke depan memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Anggota DPRD Jawa Timur, Mahdi, mengingatkan pemerintah soal dampak ekonomi dan memprioritaskan solusi bagi pelaku usaha.
Menurutnya, dampak berat dirasakan pengusaha ekspedisi, angkutan barang, hingga pedagang kecil yang biasa memanfaatkan jalur ini untuk pengiriman logistik.
“Dampaknya penyeberangan di Ketapang-Gilimanuk lumpuh dan kemacetan luar biasa,” ungkap Mahdi, Sabtu (26/07/2025).
Politisi PPP tersebut menilai, kebijakan penutupan ini seharusnya mempertimbangkan kesiapan teknis dan alternatif sebelum diberlakukan. Ia menyayangkan kurangnya antisipasi yang mengakibatkan lumpuhnya aktivitas logistik di sejumlah titik vital.
“Jangan sampai ini mengganggu perekonomian di Jawa Timur, khususnya masyarakat di Banyuwangi,” tegasnya.
Mahdi menuturkan, upaya preservasi jalan nasional harus dibarengi dengan langkah konkret yang tidak merugikan ekonomi masyarakat.
“Tentunya pemerintah sebelum melakukan penutupan, harusnya memprioritaskan solusi kepada para pelaku usaha yang menggunakan jalur tersebut. Jangan sampai ekonomi masyarakat terganggu,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali resmi menutup ruas jalan nasional di Jalur Gumitir (Sumberjati – batas Kabupaten Banyuwangi, Km 233+500), tepatnya di Tikungan Mbah Singo. Penutupan ini berlangsung dari 24 Juli hingga 24 September 2025 sebagai bagian dari proyek preservasi jalan nasional di kawasan Alas Gumitir.
Di hari pertama penutupan, kemacetan langsung terjadi di jalur pantura. Kendaraan besar seperti truk tronton logistik harus menempuh perjalanan belasan jam akibat antrian panjang. Bahkan, kemacetan dilaporkan mengular hingga ke Waduk Bajulmati dan Pelabuhan Ketapang.
Reporter: Pradhita/Editor:Widyawati
.jpg)
