PALANGKA RAYA (Lentera) - Di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang pesat, kewaspadaan dan respons cepat dari pemerintah sangat diperlukan terhadap isu yang menyangkut Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah mengingatkan seluruh elemen masyarakat, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang mengandung unsur SARA.
“Pemerintah daerah harus memiliki kepekaan dan kesiapsiagaan dalam merespons isu-isu yang berpotensi memecah belah masyarakat, baik yang berkembang di media sosial maupun di lingkungan masyarakat secara langsung,” papar Mukarramah, Jumat (25/7/2025).
Ia memberikan contoh isu seperti intoleransi, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga provokasi berbasis SARA, merupakan ancaman nyata yang perlu diantisipasi bersama.
Ia menekankan, deteksi dini dan pendekatan humanis menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas daerah. Keberagaman yang ada di Kota Palangka Raya merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama, bukan dijadikan alat untuk memecah belah persatuan warga.
“Warga Kota Palangka Raya selama ini hidup dalam keberagaman yang harmonis, ini adalah modal sosial yang harus terus kita bina dan rawat,” ucapnya.
Mukarramah menambahkan, setiap warga memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan serta mencegah penyebaran informasi yang bersifat provokatif, terutama di media sosial.
Di zaman sekarang ini informasi begitu cepat tersebar, karena itu masyarakat jangan mudah terpancing atau menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, apalagi yang mengandung unsur SARA.
"Kami mengajak tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk terus mengedukasi warganya agar mengedepankan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari," pungkasnya.
Reporter: Novita/Editor: Ais
.jpg)
