DPRD Kabupaten Madiun Dorong Perbaikan Birokrasi dan Iklim Investasi dalam Pandangan Umum RPJMD 2025–2029

MADIUN (Lentera) – Komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berdaya saing kembali digaungkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Senin (23/6/2025). Agenda penting kali ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang menjadi arah kebijakan lima tahunan Pemerintah Kabupaten Madiun di bawah kepemimpinan Bupati Hari Wuryanto dan Wakil Bupati Purnomo Hadi.

Dalam forum tersebut, seluruh fraksi memberikan dukungan terhadap visi "BERSAHAJA" (Bersih, Sehat, Sejahtera), namun tak luput menyampaikan kritik konstruktif guna menyempurnakan arah pembangunan ke depan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), melalui juru bicaranya Nur Rokhim, menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme birokrasi. Ia berharap aparatur sipil negara (ASN) mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, ramah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“ASN sudah menerima gaji dan TPP yang layak. Maka saatnya memberikan kinerja maksimal. Kami mendorong sistem reward and punishment agar pelayanan publik makin berkualitas,” tegasnya.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong penyederhanaan sistem perizinan serta peningkatan promosi produk unggulan daerah untuk mendongkrak investasi.

“Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator yang memudahkan dunia usaha. Kami juga mendorong pemberian insentif fiskal yang menarik bagi investor,” ujar Angger Rotacaesa, juru bicara fraksi.

Tak ketinggalan, Fraksi PKS juga memberikan masukan strategis di sektor pertanian dan peternakan. Ahmad Fattan Al Banna menyebut pentingnya penguatan infrastruktur dan target produktivitas yang lebih tajam.

“Pertanian adalah tulang punggung ekonomi kita. RPJMD harus memperjelas indikator, mengarahkan kebijakan ke pertanian organik, serta memperkuat dukungan ke petani,” katanya.

Menanggapi masukan dari para fraksi, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menyampaikan apresiasi dan berharap seluruh catatan fraksi dapat diakomodasi oleh jajaran eksekutif.

“Sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar RPJMD ini benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.

Rapat paripurna ini menjadi momentum penyamaan persepsi antara legislatif dan eksekutif demi menyukseskan pembangunan Kabupaten Madiun lima tahun ke depan. Dengan masukan yang konstruktif dari fraksi-fraksi, diharapkan RPJMD 2025–2029 benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. (ADV)

Reporter : Wiwiet Eko Prasetyo/Co-Editor: Nei-Dya