Mayoritas Fraksi DPRD Kabupaten Blitar, Soroti Dampak Keuangan Akibat Covid-19 Dalam P-APBD 2020

Blitar - Sebanyak 4 fraksi dari 5 fraksi di DPRD Kabupaten Blitar, semuanya menyoroti dampak keuangan daerah akibat pandemi Virus Corona (Covid-19). Hal ini disampaikan dalam Paripurna Lanjutan Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi, menanggapi Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020, Rabu (19/8/2020).

Rapat paripurna hari ini, menindaklanjuti rapat paripurna sebelumnya atas penjelasan Bupati Blitar terkait Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa(18/8/2020). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito dan didampingi Wakil Ketua Susi Narulita dan Mujib. Turut hadir Bupati Blitar, Rijanto dan Wakil Bupati Blitar, Marhaenis Urip Widodo.

Rapat Paripurna dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan serta disiarkan secara virtual melalui YouTube Pemda Kabupaten Blitar.

Untuk penyampaian PU pertama dari Fraksi Golkar Demokrat melalui Sri Indah Setijaningsih yang mengapresiasi Nota Keuangan P-APBD tahun 2020, fraksinya memahami dan menerima terhadap P-APBD yang terjadi, mengingat ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA). "Dimana keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan dan jenis belanja," tutur Indah.

Sehingga menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan dalam tahun berjalan. Karena adanya keadaan darurat, serta kondisi luar biasa. Selanjutnya Fraksi Golkar Demokrat menghimbau dan mengingatkan kepada Kepala OPD, agar mengelola keuangan dengan sebaik mungkin untuk antisipasi dan penanganan Covid-19. Fraksi Golkar Demokrat juga menyoroti penjelasan terkait naiknya Pos Belanja Daerah, untuk Pelayanan Dasar Dinas Pendidikan. "Bertambah menjadi sekitar Rp 152 miliar, yang sebelumnya sebesar Rp 139 miliar. Meningkatnya anggaran tersebut tentu dipengaruhi bertambahnya kegiatan, tetapi kondisi saat ini sistem belajar mengaar dilakukan secara daring," papar Indah.

Sementara itu untuk mempersingkat waktu, serta mematuhi protokol kesehatan dan sesuai kesepakatan bersama antara pimpinan dan anggota dewan. Disepakati PU masing-masing fraksi diserahkan langsung kepada Pimpinan DPRD dan Bupati Blitar.

Selanjutnya dalam PU Fraksi PAN menyampaikan APBD tahun ini mengalami refocusing karena adanya pandemi Covid-19, apabila diamati kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini mengalami penurunan. Walau ditengah pandemi Covid-19, roda pemerintahan dan pembangunan harus tetap berjalan. Guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar, Pemkab Blitar harus memanfaatkan momentum dengan sebaik-baiknya.

Kemudian Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) menyarankan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Blitar, agar jeli dalam membuat program. Agar tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan SILPA di akhir tahun anggaran. Mengingat pengalaman tahun sebelumnya, juga ditemukan adanya proyek yang molor melampaui batas waktu. Fraksi GPN juga menyoroti penanganan dampak ekonomi, sebagai akibat pandemi Covid-19 dirasa kurang tepat sasaran. Karena sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat, adalah bagaimana masyarakat dapat bangkit menghidupi dirinya sendiri. Sehingga sistem bantuan non tunai, berupa barang dirasa kurang tepat sasaran.

Sedangkan PU Fraksi PDIP menuliskan meski saat ini dalam pandemi Covid–19, namun dengan semangat Hari Kemerdekaan RI Ke 75 diharapkan bisa bekerja sama dalam pencegahan Covid-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi. Pendapatan Daerah termasuk juga Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi mengalami penurunan dan perubahan. Semua mengalami naik turun dan berakibat pada pembiayaan, seperti penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Dan terakhir PU dari Fraksi PKB adanya P-APBD, pada dasarnya untuk menyesuaikan kondisi yang terjadi saat ini. Sehingga dengan P-APBD secara tepat dapat memberikan manfaat dan solusi. Fraksi PKB meminta penjelasan Bupati Blitar, terkait kenaikan anggaran untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Lalu turunnya anggaran untuk RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebesar Rp 5 miliar dan penurunan anggaran Dinas Sosial lebih dari Rp 3 miliar. (ais)