
GAZA (Lentera) -Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres pada Selasa (8/4/2025) mengatakan, Gaza telah menjadi "ladang pembantaian". Pasalnya, Israel terus memblokir bantuan di Jalur Gaza.
Meski demikian, pejabat Israel membantah tuduhan itu. "Lebih dari sebulan penuh telah berlalu tanpa setetes pun bantuan ke Gaza," ujar Guterres dalam sambutannya kepada wartawan, dikutip dari kantor berita AFP pada Rabu (9/4/2025).
"Tidak ada makanan. Tidak ada bahan bakar. Tidak ada obat-obatan. Tidak ada pasokan komersial. Ketika bantuan telah mengering, pintu air kengerian telah terbuka kembali," jelas dia.
Menunjuk pada Konvensi Jenewa yang mengatur perlakuan terhadap orang-orang dalam perang, Guterres menekankan kewajiban Israel untuk memastikan penyediaan makanan dan pasokan medis bagi penduduk.
"Tidak ada satu pun yang terjadi hari ini. Tidak ada pasokan kemanusiaan yang dapat memasuki Gaza," kata Guterres.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Oren Marmorstein menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan,
"tidak ada kekurangan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza".
Marmorstein lebih lanjut menuduh Hamas telah menggunakan bantuan terkini ke Gaza untuk "membangun kembali mesin perangnya".
Guterres juga merujuk pada usulan Israel terkini mengenai pengendalian bantuan ke Gaza, yang menurut sumber PBB kepada AFP mencakup pemantauan bantuan untuk mencegah penyalahgunaan oleh Hamas.
"Pihak berwenang Israel baru-baru ini mengusulkan mekanisme otorisasi untuk pengiriman bantuan yang berisiko lebih jauh mengendalikan dan membatasi bantuan hingga kalori dan tepung terakhir," katanya kepada wartawan di markas besar PBB di New York.
"Saya tegaskan, kami tidak akan berpartisipasi dalam pengaturan apa pun yang tidak sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, independensi, dan netralitas," tutur Guterres, dikutipdari Kompas.
Karena itu ia menuntut jaminan untuk masuknya bantuan tanpa hambatan ke wilayah pesisir. Guterres juga menyuarakan kewaspadaan tentang situasi di Tepi Barat.
"Jalan saat ini adalah jalan buntu, sama sekali tidak dapat ditoleransi di mata hukum dan sejarah internasional," katanya.
"Dan risiko Tepi Barat yang diduduki berubah menjadi Gaza lainnya membuatnya semakin buruk," tegas dia.
Maka dari itu ia menekankan sudah saatnya mengakhiri dehumanisasi, melindungi warga sipil, membebaskan para sandera, memastikan bantuan yang menyelamatkan nyawa, dan memperbarui gencatan senjata (*)
Editor: Arifin BH