WASHINGTON (Lentera) - Lebih dari 50 negara yang terdampak tarif impor baru AS sudah berkomunikasi dengan Washington untuk meminta negosiasi terkait pencabutan tarif, demikian menurut seorang pejabat Gedung Putih, Minggu(7/4/2025).
"Saya mendapat laporan dari (Perwakilan Dagang AS) tadi malam bahwa sudah lebih dari 50 negara berkomunikasi dengan presiden kita untuk meminta negosiasi," ucap Ketua Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett mengutip Antara, Senin(8/4/2025).
Dalam wawancara bersama George Stephanopoulos dari acara berita "This Week" oleh ABC News, Hassett mengatakan bahwa negara-negara tersebut marah dan berusaha membalas, namun mereka "juga mau datang ke meja negosiasi".
"Mereka melakukannya karena paham mereka menanggung banyak sekali tarif," kata dia.
Hassett menganggap bahwa pemberlakuan tarif tak akan berdampak besar bagi konsumen di AS, karena negara-negara tersebut "memiliki suplai yang sangat tidak elastis" sehingga AS "mengalami defisit dagang yang berkepanjangan dan berlangsung lama".
Sementara itu, eks menteri keuangan AS, Lawrence Summers yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan tarif impor membawa dampak buruk bagi ekonomi.
Menurut Summers, tarif impor mengakibatkan kenaikan harga dan meningkatnya inflasi. Kondisi tersebut, menurutnya menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga "pekerjaan jadi berkurang".
Pada Rabu(2/4/2025) sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, DOnald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif impor "resiprokal" (tarif timbal balik), terhadap produk dari negara lain.
Tarif minimum ditetapkan sebesar 10 persen, namun akan disesuaikan per negara dan akan setara dengan setengah dari tarif yang dikenakan negara tersebut terhadap barang-barang impor asal AS.
Menurut Trump, kebijakan itu merupakan “deklarasi kemerdekaan ekonomi” bagi Amerika Serikat dan diharapkan mampu memanfaatkan “triliunan dolar” untuk membayar utang nasional. Untuk impor dari negara-negara Uni Eropa, tarif yang dikenakan akan sebesar 20 persen.
Editor: Arief Sukaputra
.jpg)
.jpg)
