Pemerintah dan DPR Rapat Diam-diam Selama 2 Hari di Hotel Mewah, Politikus PDIP: It’s Not My Business!

JAKARTA (Lentera) -Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikabarkan menggelar rapat secara diam-diam pada Jumat (14/3/2025) hingga Sabtu (15/3/2025).

Kabar tersebut disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Arya Saputra.

Ia mengatakan, rapat antara pemerintah dan DPR digelar di Hotel Fairmont yang merupakan hotel berstandar bintang lima di Jakarta.

Rapat diduga membahas revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah digodok sejak 2024.

“Kami dari awal itu, ketika surpres dengan nomor R12/PRES/2/2025 masuk ke meja DPR RI, sudah menduga akan ada proses pembahasan yang akseleratif. Akan dipercepat,” ujar Dimas, Jumat (14/3/2025).

Rapat pemerintah dan DPR digelar di dua ruangan Dimas mengatakan, rapat hari pertama antara pemerintah dan DPR yang diduga membahas revisi UU TNI, Jumat (14/3/2025) digelar di Ballroom Ground Floor Hotel Fairmont mulai pukul 13.30 WIB.

Sementara rapat pada hari kedua digelar di Ruang Rapat Ruby 3rd Floor Hotel Fairmont dari pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Berdasarkan agenda rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, anggota DPR akan meninggalkan Hotel Fairmont atau check out pada Minggu (16/3/2025) pukul 10.00 WIB.

Menurut informasi yang diperoleh Dimas, revisi UU TNI akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).

Ia menduga agenda rapat paripurna tersebut mendorong pemerintah dan DPR mempercepat proses pembahasan revisi UU TNI. Namun, jalannya rapat digelar secara tertutup di luar Kompleks Parlemen.

“Kami melihat ini semakin mencerminkan bagaimana proses pembentukan perundangan-undangan yang serampangan, yang terlalu terburu-buru, tanpa memperhatikan asas partisipasi publik yang bermakna,” ujar Dimas.

Anggota Komisi I benarkan rapat bahas revisi UU TNI

Mengutip Kompas telah berusaha mengecek kebenaran informasi mengenai rapat diam-diam antara pemerintah dan DPR di Hotel Fairmont yang diduga membahas revisi UU TNI.

Ada dua pihak yang sudah dihubungi terkait hal tersebut, yakni Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Dave Laksono dan anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin.

Saat dikonfirmasi, Dave tidak membalas pesan yang dikirimkan Kompas.com melalui WhatsApp.

Untungnya, Hasanuddin memberikan jawaban ketika dihubungi soal rapat antara pemerintah dan DPR yang diduga membahas revisi UU TNI.

Ia membenarkan bahwa ada rapat pemerintah dengan DPR pada Jumat (14/3/2025).

 It’s not my business

Namun, purnawirawan jenderal TNI bintang dua tersebut tidak menjawab ketika dikonfirmasi mengenai lokasi rapat.

Ia hanya mengatakan, rapat pada Jumat (14/3/2025) masuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin enggan mengungkapkan alasan pihaknya menggelar Rapat Panja Revisi Undang-undang (RUU) TNI Nomor 34 Tahun 2004 tengang TNI dihotel mewah Fairmount Jakarta, bukan di Kompleks Parlemen Senayan.

Dia mengatakan pertanyaan tentang alasan rapat tersebut seharusnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

“Itu tanya kepada saya ke sekjen. Saya enggak ini. Itu tanya kepada saya ke Sekjen kenapa di sini, kenapa tidak di MPR, atau misalnya di tempat lain. Itu it’s not my business,” ujar Hassanudin kepada wartawan, di Hotel Fairmount, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Editor: Arifin BH