
SURABAYA (Lenteratoday) – Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim menyampaikan bahwa sisa anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp 500 miliar telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk sejumlah sektor penting.
Menurut Halim langkah tersebut merupakan bentuk pemanfaatan anggaran yang tepat, guna dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
"Alhamdulillah, kami telah menerima penjelasan dari pihak terkait (Bappeda), dan semua pengalokasian anggaran ini sudah sesuai aturan," ungkap Halim, Jumat(17/1/2024).
Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan sisa anggaran tersebut muncul, karena adanya pemberkasan di atas bulan Juni 2024 yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menyebabkan dana yang tidak terpakai tersebut, kini dialokasikan kembali.
"Dari total sisa anggaran, Rp 299 miliar dimasukkan ke dalam Belanja Tidak Terduga (BTT), sementara Rp 194 miliar lainnya dialokasikan kepada mitra Komisi D, seperti Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Jatim. Dana ini digunakan untuk sejumlah proyek perbaikan jalan, termasuk di Jember, akses menuju bandara Kediri, serta proyek di Tulungagung dan Ponorogo," jelasnya.
Halim menegaskan bahwa DPRD Jatim mendukung penuh alokasi tersebut, terutama karena sebagian besar diarahkan untuk perbaikan infrastruktur jalan.
"Perbaikan jalan ini sangat penting, untuk mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah," imbuhnya.
Selain itu, Abdul Halim menyoroti pentingnya implementasi Mandatory Spending sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 15 Tahun 2024. Regulasi ini mengamanatkan alokasi anggaran sebesar 40 persen untuk sektor-sektor tertentu, meskipun pada realisasinya tahun lalu baru mencapai 33 persen.
"Kami mengevaluasi kendala teknis dalam pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi anggaran. Ke depan, kami berharap pengelolaan anggaran bisa lebih merata di seluruh wilayah Jawa Timur," pungkasnya.
Dengan alokasi anggaran yang lebih optimal, DPRD Jatim berharap pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Reporter: Pradhita/Editor: Ais