MALANG (Lenteratoday) - DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan mempertimbangkan pengalokasian dana pendamping dalam APBD 2025, untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN 3 Lowokwaru, Senin(13/1/2025) kemarin, biaya satu porsi MBG diperkirakan mencapai Rp 15 ribu sementara anggaran dari pusat hanya Rp 10 ribu per porsi.
"Sepertinya memang harus ada cost sharing. Anggaran pembiayaan per porsi bisa sampai Rp 15 ribu itu, sudah include pengantaran dan penjemputan. Jadi nanti ada (anggaran) pendamping, untuk melengkapi supaya bisa Rp 15 ribu," ujar perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini, Selasa(14/1/2025).
Ditambahkannya, dari APBD Kota Malang kemungkinan akan dianggarkan sekitar Rp 5 ribu per porsi untuk memenuhi kekurangan biaya tersebut. Dengan jumlah siswa se Kota Malang diperkirakan mencapai 137.500, berdasarkan catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
"Kayaknya kami perlu menganggarkan maksimumnya sih Rp 5 ribu (per porsi). Ya, nanti kita hitung bersama dengan Wali Kota dan Wawali terpilih. Rp 15 ribu itu sudah lengkap, kemarin kan kita lihat sudah ada susunya, sayur mayur, lengkap," katanya
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana menambahkan masih satu SD yang ditunjuk oleh pusat, untuk melaksanakan program MBG di Kota Malang yakni SDN 3 Lowokwaru dengan jumlah siswa sebanyak 430.
Menurutnya pelaksanaan MBG tersebut dimulai sejak 13 Januari-29 Maret 2025 mendatang, dan didanai melalui program tanggung jawab sosial perusahaan ataupun CSR dari PT Gojek.
Suwarjana juga menjelaskan dalam pekan ini akan ada pelaksanaan MBG, yang dikoordinir oleh TNI AL di Kota Malang dengan menyasar SMPN 19, SMPN 2, dan SDN 2 Ciptomulyo.
"Kalau yang di SDN 3 Lowokwaru itu kan dana CSR murni. Kalau yang tiga sekolah nanti dari biaya APBN, melalui teman teman pangkalan TNI AL (Lanal) dan dapur sehatnya ada di Lanal," bebernya.
Di sisi lain, Wali Kota Malang terpilih periode 2025-2029, Wahyu Hidayat mengatakan penggunaan dana pendamping dalam program MBG membutuhkan pedoman yang jelas sesuai petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
"Yang jelas kita harus ada juknis dari pusat yang menjadi pedoman kita, termasuk SOP-nya. Supaya menjadi dasar bahwa apa yang kita lakukan tidak salah," ujar Wahyu.
Sebagai informasi, Komisi D DPRD Kota Malang sempat melakukan kalkulasi kebutuhan anggaran MBG untuk seluruh siswa yang berjumlah lebih dari 137 ribu orang. Dengan asumsi biaya Rp 10 ribu per porsi, dibutuhkan hampir Rp 2 miliar per hari untuk mendanai program tersebut secara penuh.
"Kalau anggarannya sebanyak itu, kemungkinan bisa diusulkan saat perubahan anggaran keuangan (PAK) 2025 nanti," tegas Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Eko Herdiyanto.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
.jpg)