SURABAYA (Lenteratoday) - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak telah menyebar di 30 kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Guna mencegah penyebaran tersebut di Kota Pahlawan, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Baktiono meminta agar masyarakat mewaspadainya.
Dia menjelaskan salah satu bentuk kewaspadaan adalah dengna melakukan penyembelihan hewan seperti sapi, kambing, unggas atau ayam melalui Rumah Potong Hewan (RPH). "Karena kalau lewat rumah potong hewan, itu juga ada dokternya, ada dokter hewannya. Yang memeriksa lebih dahulu tentang kesehatan hewan itu, termasuk pemeriksa penyakit mulut dan kuku hewan itu," kata Baktiono, Selasa (7/1/2025).
Politisi dari PDI Perjuangan ini menyebut, jika hewan-hewan yang telah dipotong di RPH sudah dijamin aman dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.
Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat terutama mereka pengusaha catering, depot, restoran atau yang penjual makanan keliling agar mengambil dari daging dari rumah potong hewan.
"Karena jaminan pasti lebih baik dan juga terlepas dari PMK penyakit mulut dan kuku hewan," tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) telah melakukan pengecekan dokumen Surat Keterangan Sehat Hewan (SKKH) asli dari daerah asal sebagai upaya pencegahan wabah tersebut.
Eri juga memastikan bahwa DKPP Surabaya rutin melakukan sosialisasi, serta pemeriksaan kesehatan hewan milik peternak di Kota Pahlawan.
“Hal ini dilakukan untuk memastikan hewan ternak yang masuk bukan berasal dari wilayah yang terjangkit wabah PMK,” kata Eri.
Eri mengaku, hingga saat ini, belum ditemukan kasus PMK di Surabaya. Karena itu, Pemkot Surabaya akan terus melakukan pengetatan pengawasan dan monitoring di lapangan untuk mencegah masuknya virus PMK.
“Alhamdulillah belum, semoga tidak ada. Di Rumah Potong Hewan (RPH) juga tidak ada,” ungkapnya.
Sedangkan upaya melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak di Surabaya, Wali Kota Eri masih berkoordinasi tentang ketersediaan stok vaksin.
“Kita masih melakukan koordinasi dengan vaksinnya karena ketersediaan vaksin bukan dari pemkot,” pungkasnya. (*)
Reporter: Amanah | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)