JOMBANG (Lenteratoday)- Puluhan massa aktivis LSM Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi demonstrasi, dengan membawa badut di Bundaran Ringin Contong Jombang, Senin(23/12/2024). Mereka kecewa sekaligus memprotes banyaknya kasus korupsi di Jombang tidak ditangani serius, bahkan banyak yang mandek terutama kasus korupsi Dana Desa (DD) di sejumlah desa.
Di bawah komanda koordinator lapangan (korlap), Joko Fattah Rokhim para pendemo membawa serta badut dan sejumlah poster, yang berisikan kalimat protes serta melakukan aksi teaterikal.
"Dana desa banyak yang menguap tidak jelas. Banyak jalan di desa. Kami punya data dari di lapangan, kami dokumentasikan dalam rekaman video mulai tahun 2021 sampai sekarang," kata Joko Fattah.
Menurut Joko Fattah, buruknya pengelolaan DD ini bersumber dari jeleknya kinerja dari dinas terkait, yang memiliki bertugas melakukan verifikasi. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
"Yang merusak tatanan pengelolaan DD ini ya DPMD. Salah satu contoh lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD), itu pun dihilangkan, padahal LPMD itu penting," ujarnya.
Ditandaskannta, ada sekitar 20 desa yang terindikasi melakukan korupsi DD.
"Ada lebih dari 20 Desa. Di antaranya Desa Pulolor, Kecamatan Jombang. Kami punya data, dan nantinya akan kami laporkan ke Kejaksaan," tandasnya.
Pendemo kemudian membacakan pernyataan sikapnya, yang menuntut penegak hukum untuk kesatu, agar mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Desa Pulolor. Kedua, mengusut dugaan penyalahgunaan jabatan oleh oknum di DPMD karena bertanggungjawab dalam melakukan monitoring dan evaluasi dan carut-marut dalam pengelolaan DD.
Ketiga, mengusut tuntas kasus dugaan penyimpangan pembangunan Sumur Dalam di Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Tahun 2023 yang sampai sekarang mangkrak. Keempat, mengusut dugaan korupsi penyimpangan program bantuan Kemendes PDTT tahun 2021 sebesar Rp 500 juta.
Dana tersebut untuk peternakan berkelanjutan dan dana penyertaan modal sebesar Rp 50 juta per anggota Bada Usaha Milik Desa Bersa (Bumdesma) yang dikelola 10 Bumdesma, bertempat di Desa Denanyar, Kecaamatan Jombang.
Dugaan kasus ini, menurut Fattah sudah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Jombang pada Tahun 2022, namun sampai sekarang tidak jelas kelanjutannya
Kelima, menuntut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim dan Inspektorat Kabupaten Jombang mengaudit penggunaan DD pada seluruh desa di Kabupaten Jombang.
Reporter: Sutono/Editor: Ais
.jpg)
.jpg)