Blitar - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRDKabupaten Blitar mempelopori penolakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, karenakenaikan tersebut dianggap mencekik rakyat miskin.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Blitar, Idris Marbawi, setelah melihat sikap tegas koleganya di DPR RI, Nihayatul Wafiroh, yang menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan. “Kami mendukung langkah sahabat Nihayatul Wafiroh yang menolak kenaikan tarif iuran BPJS, itu semakin memberatkan dan mencekik rakyat,” tutur Idris Marbawi kepada lenteratoday.com.
Marbawi melihat, saat ini rakyat semakin terbebani dengankenaikan iuran BPJS tersebut. Apalagi, alasan kenaikan adalah buntut defisitanggaran BPJS.
“Kenapa rakyat yang harus menanggung defisit? Seharusnyapemerintah mencari solusi tanpa membebani rakyat. Pemerintah lebih pekaterhadap kondisi masyarakat saat ini," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah pusat harus mengkaji ulang kenaikaniuran BPJS. Terlebih, iuran BPJS kelas III yang mayoritas pesertanya masyarakatkecil. “Harus dikaji ulang, karenabersentuhan langsung dengan jaminan kesehatan masyarakat kecil. Bayangkan!karena tidak mampu membayar, masyarakat jadi tidak ikut BPJS. Kalau tidak ikutBPJS, pasti masyarakat kesulitan membayar rumah sakit waktu sakit,” paparnya.
Marbawi juga berharap seluruh anggota Fraksi PKB di setiaptingkatan, terus menggelorakan penolakantersebut hingga benar-benar didengar oleh pemerintah pusat. “Intinya PKB akanterus bersama rakyat, menolak setiap kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Kamipeduli karena kami sangat dekat dengan grassroot. Penolakan ini bukti keberpihakanPKB,” pungkasnya. (van)
.jpg)
.jpg)
