Soroti Transparansi Pemerintahan, DPRD Nilai Implementasi "Smart City" di Kota Malang Masih Parsial

MALANG (Lenteratoday) – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai wacana konsep "Smart City" bagi Kota Malang belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Meskipun beberapa sektor telah mengalami digitalisasi, langkah tersebut dinilai masih bersifat parsial dan belum terintegrasi.

Padahal, konsep Smart City menurutnya tidak hanya tentang penerapan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

"Sekarang ini kan wacananya Kota Malang Smart City, tapi ternyata secara makro itu kita belum sampai di situ. Masih hanya parsial saja, beberapa bagian yang oke, mungkin ada beberapa yang sudah digitalisasi. Tetapi, menurut saya itu masih belum terintegrasi," ujar Amithya, Rabu (4/12/2024).

Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia, ini mengatakan, perlunya sistem yang terpusat dan terpadu agar masyarakat dapat lebih mudah memahami program-program pemerintahan, alokasi anggaran, serta mekanisme pelayanan publik.

"Ini mungkin yang harus kita dorong sehingga transparansi itu bisa hadir. Sudah gak perlu pusing-pusing lagi untuk berkomunikasi dengan masyarakat, menyampaikan program-program pemerintahan Kota Malang, anggarannya sekian, pintu masuk masyarakat itu di A, B, C sampai Z, ada penjelasannya semua," lanjutnya.

Mia juga menggarisbawahi, membangun pemerintahan yang transparan memerlukan upaya kolaboratif antara legislatif dan eksekutif. Ia berharap, ke depannya terdapat langkah konkret untuk mengembangkan konsep e-government, yang meliputi berbagai aspek digitalisasi, seperti e-budgeting maupun e-registration.

Menurut Mia, penerapan sistem e-government akan memberikan berbagai manfaat, tidak hanya dalam hal transparansi anggaran, tetapi juga mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sistem ini juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan pemantauan yang lebih akurat oleh lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum (APH).

Namun, ia mengakui bahwa mewujudkan e-government bukan perkara mudah. Diperlukan kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan sumber daya manusia, serta komitmen dari semua pihak terkait.

Oleh karena itu, Amithya mengajak seluruh pihak, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat, untuk bersinergi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kota Malang.

"Ini masih menjadi PR kita dalam membangun pemerintahan Kota Malang yang lebih transparan. Saya optimis jika langkah ini terwujud, Kota Malang tidak hanya menjadi kota yang modern, tetapi juga menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya. (*)

Reporter: Santi Wahyu | Editor : Lutfiyu Handi