
TRENGGALEK (Lenteratoday) - Ratusan warga dari Kecamatan Dongko dan Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, geruduk Kantor DPRD Trenggalek, Senin (18/11/2024). Mereka menyampaikan protes atas kondisi jalan penghubung antara Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, dengan Desa Pandean, Kecamatan Dongko, yang rusak parah.
Aksi ini diwarnai kehadiran sekitar 20 pedagang sayur keliling yang membawa sepeda motor beserta gerobak sayurnya. Gerobak-gerobak itu dihiasi berbagai tulisan yang mengkritik lambatnya perhatian pemerintah terhadap kerusakan jalan tersebut.
Tak seperti aksi massa pada umumnya, mereka memilih langsung bertemu dengan anggota DPRD Trenggalek dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tanpa melakukan orasi di depan gedung.
Mei Wahyudin, salah satu perwakilan warga, menjelaskan bahwa jalan sepanjang 3 kilometer di kawasan Hutan Plumpit tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah.
"Jalan itu sudah berkali-kali kami tambal sendiri lewat kerja bakti. Dananya kami kumpulkan dari tukang etek, petani, dan warga yang sering melintas. Tapi, usaha ini tidak cukup," ujar Mei.
Ia menambahkan bahwa jalan ini merupakan jalur vital bagi warga di dua kecamatan. "Setiap subuh, lebih dari 20 tukang sayur melewati jalan itu. Belum lagi petani dan warga lain yang beraktivitas sepanjang hari," imbuhnya.
Menurut Mei, pemerintah memang pernah melakukan rehabilitasi di jalur tersebut, termasuk pembangunan jembatan di Desa Masaran tahun ini. Namun, bagian jalan sepanjang 3 kilometer yang paling parah justru tidak tersentuh.
“Akibat kerusakan ini, waktu tempuh jadi dua kali lebih lama, dan sering terjadi kecelakaan. Kondisi ini sangat menyulitkan kami,” katanya.
Dalam pertemuan dengan DPRD, pemerintah daerah berjanji menganggarkan Rp 500 juta untuk perbaikan jalan tersebut. Namun, menurut warga, anggaran itu tidak cukup untuk memperbaiki seluruh kerusakan.
“Kalau hanya sebagian yang diperbaiki, bagian yang sudah bagus akan rusak lagi sebelum keseluruhan selesai. Kami ingin jalan sepanjang 3 kilometer itu diperbaiki secara tuntas,” tegas Mei.
Warga berharap aksi ini dapat mendorong pemerintah mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan masalah infrastruktur yang selama ini menghambat aktivitas mereka. Bagi mereka, jalan yang layak bukan hanya tuntutan, tetapi juga kebutuhan mendesak (*)
Reporter: Herlambang|Editor: Arifin BH