MALANG (Lenteratoday) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan, petugas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 itu tertuang dalam kegiatan Forum Persiapan Pilkada, Rabu (9/10/2024).
"Salah satutu fokus kami adalah bagaimana petugas TPS yang bertugas untuk dapat perhatian terkait dengan BPJS ketenagakerjaannya," ujar Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan.
Iwan menjelaskan, saat ini alokasi BPJS Ketenagakerjaan baru diberikan kepada petugas yang berada di bawah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, Pemkot Malang melihat perlunya perpanjangan perlindungan ini kepada petugas TPS yang juga berperan vital dalam proses demokrasi.
Iwan menyampaikan, persiapan Pilkada di Kota Malang ini terus diintensifkan oleh berbagai pihak, termasuk KPU, dan Bawaslu, dengan dukungan penuh dari TNI/Polri.
"Koordinasi ini sangat penting. Lurah dan camat merupakan ujung tombak di lapangan, untuk selalu siap mendukung kelancaran Pilkada serentak pada 27 November nanti," jelas Iwan.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Malang, Yuyun Nanik Ekowati, menambahkan, mekanisme pemberian BPJS Ketenagakerjaan untuk petugas TPS sedang dalam tahap finalisasi.
Menurut Yuyun, proses tersebut akan mengikuti alokasi anggaran yang telah diberikan kepada KPU Kota Malang.
"Kami tidak ingin ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan menimpa petugas di lapangan. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada mereka melalui BPJS adalah prioritas utama, demi kenyamanan dan keamanan selama bertugas," tegas Yuyun.
Sebagai informasi, berdasarkan data KPU Kota Malang, sebanyak 8.316 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dilibatkan pada Pilkada 2024. Mereka akan disebar di 1.188 TPS yang berada di seluruh wilayah Kota Malang terhitung sejak 7 November 2024 nanti.
Reporter: Santi Wahyu|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)
