NEW YORK (Lenteratoday) - Sebagai bentuk protes saat PM Israel Benjamin Netanyahu hendak berpidato pada sidang ke-79 Majelis Umum PBB, delegasi Indonesia walkout dari ruang sidang yang digelar di New York, Amerika Serikat, Jumat (27/9/2024).
Tak hanya delegasi Indonesia, banyak delegasi dari berbagai negara juga melakukan walkout. Kondisi ini membuat ruang sidang riuh.
Menurut Kemlu RI, sejumlah negara yang walkout merupakan negara anggota Organisasi Kerja sama Islam, Liga Arab, dan Gerakan Non Blok antara lain Kuwait, Iran, Pakistan, Malaysia, dan Kuba.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta negara-negara di dunia segera memberikan pengakuan terhadap Negara Palestina sebagai langkah penting menuju Solusi Dua Negara.
Permintaan itu disampaikan Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri tentang Situasi di Gaza dan Penerapan Solusi Dua Negara pada Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (26/9/2024).
“Pengakuan terhadap Negara Palestina sangatlah penting. Mengapa? Karena hal ini memberikan harapan kepada Bangsa Palestina. … Dan yang terpenting, inilah satu-satunya cara untuk memberikan tekanan politik kepada Israel untuk menghentikan kekejamannya,” katanya.
Namun, beberapa negara yang dia ajak justru menyatakan baru akan mengakui Palestina pada saat yang tepat.
“Kapan saat yang tepat itu? Bagi saya, waktu yang tepat adalah saat ini juga. Waktu yang tepat adalah sekarang. Kita tidak usah menunggu sampai semua orang Palestina mengungsi dan seratus ribu orang terbunuh untuk menyebut bahwa inilah saat yang tepat itu,” kata Retno.
Pada lain sesi, di hadapan Pertemuan Tingkat Menteri untuk Mendukung Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), Indonesia menegaskan kembali dukungan penuh bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina tersebut.
“Sulit dibayangkan bagaimana situasi kemanusiaan (di Palestina) saat ini, jika tidak ada UNRWA di lapangan," ujar Retno.
Dua hal utama untuk mendukung UNRWA, menurut Retno, yakni dukungan politis dan dukungan pendanaan.
Dukungan politis diperlukan untuk menjamin UNRWA tidak terpengaruh tekanan politik, karena “mengancam UNRWA sama saja mengancam kemanusiaan.” (*)
Sumber : Antara, inilah.com | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)