DPRD Surabaya Akan Ajukan Hak Interpelasi Terhadap Walikota

Surabaya – Buntut dari gagalnya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ZainudinAmali meninjau Gelora Bung Tomo (GBT), Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya berencana mengajukan hak interpelasiterhadap Walikota Tri Rismaharini.

Hal inidisampaikan Agoeng Prasodjo, Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya. Dia menilai kejadian tersebut sama saja dengan melecehkan Menteri Negara.  “Jadi harusnya pihak Pemkot bekerja samadengan Pemerintah Pusat,” jelas Agoeng yang juga menjabat sebagai sekretaris Komisi C DPRD Surabaya ini.

Untuk itu, dengan tegas Agoeng akan menggunakan interpelasi terhadapWalikota. Dia menambahkan, hak interpelasi itu hak meminta keterangan kepadaPemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis serta berdampak luas padakehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,”katanya.

“Akan kami mulai dariFraksi Golkar mengajukan interpelasi. Karena Pemkot harus tahu bahwa Menpora datang bukan kepentingan pribadimelainkan kepentingan bangsa Indonesia,” tutur Agoeng .

Kekecewaan Agoeng yang mendalam lantaran tidak ada satupun pihak Pemkot maupun Dispora Surabaya mendampingi Menpora saat mengecek fasilitas stadion yang diusulkan sebagai venue pada Piala Dunia U-20 tahun 2021mendatang.

Menurut penuturan Agoeng, kedatangan Menporasudah di rencanakan. Pihaknya juga sudah berusaha menghubungi Kadispora namun tidak ada jawaban. “Saya sudahberusaha telpon Kadispora sebelum melakukan kunjungan, namun sama sekali tidak diangkat.Kadispora Jawa Timur juga sudah berusaha tetapi tetap tidak ada respon,” jelasnya.

Tanggapan berbeda justru di utarakan Frkasi PDIP.Pihaknya menjelaskan masalah ketidakhadiran pihak Pemkot saat kunjungan Menpora itu merupakan miskomunikasi saja. Ketua fraksi PDIP Kota Surabaya Syaifuddin Zuhrimenuturkan bahwa apa yang diutarakan anggota Fraksi Golkar tersebut berlebihan.

“Penyampaian pak Agoeng itu lebay lah,” jelasnnyasaat ditemui di kantor DPRD kota Surabaya.

Menurut Syaifuddin, Menpora sebetulnya paham dengan apa yang terjadi, tetapi ditanggapi berlebihan oleh politikus. “Jangan ditanggapi secara berlebihan lah, yang katanya pelecehan dan lain lain,” tegasnya. Namun, demikian pihaknya menuturkan siap menghadap jika interpelasi benar dilakukan. (ard)