MALANG (Lenteratoday) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang memperkirakan biaya operasional layanan transportasi publik Buy The Service (BTS), akan mencapai Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar per bulan.
Menurut Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra perkiraan anggaran ini didasarkan pada studi banding yang telah dilakukan di Solo dan Palembang, sebagai daerah yang telah lebih dulu menerapkan konsep transportasi publik modern tersebut.
"Anggaran itu sudah termasuk tiga hal, yakni gaji sopir, kebutuhan BBM, dan biaya perawatan armada," ujar pria yang akrab dengan sapaan Jaya tersebut, Sabtu(13/7/2024).
Jaya menjelaskan Pemkot Malang akan memberikan gaji sopir BTS, minimal sesuai Upah Minimum Karyawan (UMK) Kota Malang tahun 2024 yakni sebesar Rp 3,3 juta.
"Jadi kalau di Solo dan Palembang itu kan ada 25 unit. Nah dari situ, biaya total yang diperlukan untuk gaji sopir, BBM, dan perawatan bisa mencapai Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar per bulan," tambahnya.
Namun demikian, Jaya menegaskan anggaran ini masih dalam perkiraan dan akan melakukan kajian lebih lanjut untuk menentukan jumlah armada yang dibutuhkan serta anggaran finalnya.
"Kami juga masih menunggu informasi terkait subsidi dari pemerintah pusat, dan kemampuan anggaran daerah," jelasnya.
Meskipun biaya yang dikeluarkan cukup besar, Jaya optimis bahwa implementasi BTS akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kota Malang. Termasuk untuk mengurai kemacetan, mengurangi polusi udara, dan merubah perilaku masyarakat untuk beralih ke transportasi publik.
"Nanti, sopir juga akan menjalani pelatihan intensif selama satu hingga dua bulan, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dengan menerapkan SOP yang ketat," ungkap Jaya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, Ahmad Wanedi memberikan dukungan terhadap langkah Pemkot Malang, untuk mengimplementasikan skema BTS di 2025 mendatang. Menurutnya, keberadaan angkot di Kota Malang saat ini mengalami tantangan besar.
Dalam konteks penerapan BTS, dewan meminta agar Pemkot melakukan pendataan dengan cermat. Untuk memastikan bahwa program ini dapat tepat sasaran, dengan memilah sopir yang aktif dan tidak aktif.
"Selain itu, ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan angkot. Penting bagi kami untuk memastikan bahwa angkot tetap dapat beroperasi dengan efektif," tegas Politisi PDIP tersebut.
Reporter: Santi Wahyu/Editor: Ais
.jpg)
.jpg)