JAKARTA (Lenteratoday) - Guna merealisasikan pengadaan sarana Kereta Rel Listrik (KRL) pada 2024, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengusulkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun.
“Pengadaan sarana KRL saat ini sangat urgent dibutuhkan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang dan bertambahnya sarana KRL yang memasuki masa konservasi atau sudah masa harus diberhentikan operasinya,” ujar Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (1/7/2024).
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pada 2024, volume penumpang diperkirakan naik 345 juta. Kemudian pada 2025 juga diperkirakan akan ada kenaikan 5 persen menjadi 362 juta penumpang. Dan pada 2026 naik menjadi 358 juta penumpang. Serta pada 2027 menjadi 410 juta penumpang.
Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan diperlukan Replacement 1.080 unit KRL yang akan dilakukan konservasi karena telah berusia 30 tahun atau lebih.
Kekurangan jumlah trainset bersamaan dengan peningkatan volume penumpang KRL berpotensi menimbulkan overload penumpang, khususnya pada peak-hour (jam 06.00-08.00 pagi dan 16.00-20.00 malam).
Lebih lanjut dia menjelaskan, berdasarkan proyeksi volume penumpang, jika diasumsikan tidak terdapat pengadaan sarana untuk KRL, diperkirakan tingkat okupansi mencapai 242 persen.
Sehingg, jika ada pengadaan sarana, maka dapat menurunkan tingkat okupansi menjadi 159 persen saat peak-hour pada 2027. “Artinya, ini masih kepadatan yang normal sehingga masih bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, terutama pada saat peak hour,” ucap Didiek.
Berdasarkan kontrak dan rencana terkini, jadwal kedatangan kereta baru impor sebanyak 3TS pada 2025, kereta baru dari PT Industri Kereta Api (INKA) 16TS yang terbagi menjadi 12TS pada 2025 dan 4TS pada 2026, lalu kereta baru INKA sebanyak 8TS pada 2027, kereta retrofik INKA 2TS pada 2025, dan kereta baru pengganti retrofit sebanyak 8TS pada 2025.
“Pemenuhan PMN di tahun ini sebesar Rp2 triliun untuk persiapan kami di semester II-2024 (dengan kebutuhan dana Rp810 miliar) dan semester I-2025 (dengan kebutuhan dana Rp2,37 triliun, sehingga pemenuhan kebutuhan ini betul-betul sesuai dengan waktunya dan akan kami serap sesuai dengan governance yang berlaku,” ungkapnya. (*)
Sumber : Antara | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
