SURABAYA (Lenteratoday) - Juru bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Khofidah menyoroti realisasi pendapatan daerah Jatim yang masih belum mencapai target di sepanjang tahun 2023.
Menurutnya, hal tersebut merupakan pencapaian yang buruk mengingat pendapatan daerah tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dan 2022 saat bertepatan dengan pandemi Covid-19.
"2021 realisasi kekayaan daerah berkontribusi 2,15 persen terhadap PAD, 2022 turun jadi 2,08 persen, dan 2023 kembali turun menjadi 2,06 persen, sangat disayangkan," tuturnya, Kamis (27/6/2024).
Legislator dari Komisi D DPRD Jatim tersebut mengungkapkan bahwa level kemandirian fiskal daerah di Jatim belum mampu mencapai titik yang optimal.
"Pemprov belum bisa jadi dirijen akselerasi kemandirian fiskal di kabupaten/kota, jadi ketimpangan level kemandirian fiskal daerah masih sangat terasa," ungkapnya.
Untuk itu, melalui Khofidah, Fraksi PKB DPRD Jatim, dirinya menyarankan kepada Pemprov untuk mengelola keuangan berbasis money follow programme, mengingat realisasi 2023 yang terburuk dalam 4 tahun terakhir.
"Money follow programme artinya penganggaran belanja daerah disusun menggunakan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja," tandasnya.
Reporter: Pradhita|Editor:
.jpg)
.jpg)