JAKARTA (Lenteratoday) - Semakin maraknya judi online membuat berbagai kalangan resah termasuk Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Muhaimin Iskandar. Untuk itu, dia meminta pemerintah merevolusi sistem siber di Indonesia.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, meski tautan atau susupan laman judi online bisa terpampang di depan halaman situs Internet, hal itu sudah merusak citra pertahanan siber di Indonesia secara keseluruhan. Menurutny, seolah-olah hal itu menunjukkan lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia.
"Hampir setiap saat mendengar berita judi online, korban-korbannya kok semakin banyak. Saya kira pemerintah harus lebih serius menangani masalah ini. Sudah waktunya revolusi siber," kata Cak Imin dalam keterangan tertulisnya Rabu (26/6/2024) seperti dikutip Antara.
Cak Imin menuturkan keberadaan judi online semakin meresahkan, sehingga perlu melacak dan menghapus semua konten serta situs judi online secara sistematis. Selain itu, kata dia, penting pula membenahi serta mencari celah yang masih terbuka.
"Jadi nggak cukup hanya memburu penggunanya, mereka nggak mungkin berjudi kalau tidak ada wadahnya. Justru yang paling penting itu memberantas kontennya, website-nya, juga bandarnya," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Dia juga mengapresiasi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan ada lebih dari 1.000 wakil rakyat di DPR hingga DPRD terlibat judi online. Menurut dia, temuan itu harus menjadi peringatan bersama.
"Betapa judi online ternyata sudah masuk ke semua lini instansi. Saya apresiasi PPATK dan memang harus diungkap semua, siapa saja yang jadi korban judi online, siapa bandarnya, lokasinya di mana," katanya.
Sebelumnya, Selasa (24/6/2024), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus Ketua Satgas Judi Online Hadi Tjahjanto mengungkapkan penjudi online berasal dari beragam latar belakang, mulai dari polisi, tentara, wartawan, hingga aparatur sipil negara (ASN).
Adapun Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan ada lebih dari 1.000 orang di DPR dan DPRD terlibat judi onlie. Bahkan, dia menyebutkan Ivan transaksi judi online di lingkungan DPR dan DPRD mencapai lebih dari 63 ribu transaksi dengan nominal perputaran dana hingga Rp 25 miliar. Adapun secara khusus di DPR RI saja mencapai lebih dari 7 ribu transaksi.
"Kami sampaikan DPR, DPRD, dan sekretariat itu ada 63 ribu transaksi. Nah, untuk di sini saja (DPR RI) yang aktif kalau boleh saya sampaikan ada sekitar 7 ribu sekian," kata Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.
Ivan menyebutkan PPATK telah menerima instruksi dari Kepala Satgas Judi Online, Hadi Tjahjanto, agar temuan PPAT ihwal judi online itu disampaikan kepada pimpinan setiap kementerian dan lembaga negara.
Dia mengatakan PPATK masih menunggu perintah untuk menyampaikan rincian temuan PPATK ihwal keterlibatan anggota DPR, DPRD, dan pegawai Sekretariat Jenderal DPR/DPRD dalam permainan judi online. "Sekarang kami menunggu perintah saja," tuturnya.
Ivan menuturkan praktik judi online telah menjangkiti lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD beserta sekretariat jenderalnya terlibat transaksi judi online. "Kami menemukan itu. Lebih dari 1000 orang," kata Ivan.
Ivan menyatakan kesediaannya menyerahkan rincian data itu kepada para anggota dewan, khususnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pernyataan Ivan itu terlontar usai Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, menanyakan apakah ada anggota DPR yang turut bermain judi online.
Anggota MKD DPR RI Habiburokhman meminta daftar nama anggota dewan yang bermain judi online menyusul temuan PPATK yang menyebut 1.000 anggota DPR-DPRD yang terlibat judi online.
"Kami minta tolong dikasih saja ke MKD biar kami bisa lakukan penyikapannya," kata Habiburokhman. (*)
Sumber : Antara | Editor : Lutfiyu Handi
.jpg)
.jpg)
