
PALANGKA RAYA (Lenteratoday) - Para pemangku kebijakan di Kota Palangka Raya diminta untuk dapat menyampaikan kondisi keuangan di wilayah setempat dengan seobjektif mungkin.
Hal ini diutarakan Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, yang mendorong dilakukannya upaya tersebut sejak dini agar masyarakat Kota Palangka Raya bisa bersiap menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi.
"Hal ini dilakukan dengan tujuan agar membuka pandangan masyarakat bahwa daerah ini sedang tidak baik-baik saja," papar Subandi, Selasa (25/6/2024).
Ia meminta pemangku kebijakan harus dapat melakukan berbagai upaya strategis agar kondisi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya bisa benar-benar aman.
"Salah satu caranya dengan memperkuat potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah agar APBD Kota Palangka Raya dapat meningkat," ucapnya.
Subandi juga menyarankan agar berbagai potensi sumber pendapatan asli daerah semakin digali, seperti terkait pajak sarang burung walet yang ada di wilayah setempat.
Ia melanjutkan, selama ini ketentuan pajak sarang burung walet masih menjadi kendala dalam pemungutan pendapatan asli daerah karena para pengusaha sarang burung walet tidak kooperatif dalam melaporkan hasil panen mereka.
"Hal ini yang disinyalir menjadi salah satu kendala sehingga ketentuan nominalnya menjadi sulit untuk ditetapkan," jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD selaku mitra pemerintah siap berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan tersebut agar ke depannya pemungutan pajak walet bisa lebih maksimal. Bahkan DPRD Palangka Raya siap melakukan inspeksi mendadak ke para pengusaha sarang walet guna melakukan pengecekkan terkait hasil panen para petani walet.
"Jika diperlukan kami siap untuk berkolaborasi, tentunya ini demi keuangan Kota Palangka Raya agar lebih maksimal ke depannya," tuturnya.
Lebih jauh Subandi mengatakan, dengan adanya keuangan pemerintah yang stabil, akan menjadi langkah awal dalam meningkatkan pembangunan maupun program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat.
"Karena itu masih menjadi 'PR' bagi Pemkot dan DPRD untuk memaksimalkan program dengan anggaran yang terbatas," pungkasnya. (*)
Reporter : Novita | Editor : Lutfiyu Handi