SURABAYA (Lenteratoday)- Pemerintah Pusat mulai memberlakukan kebijakan pembelian liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram atau gas melon dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) per 1 Juni 2024. Hal ini dilakukan agar pengguna LPG 3 Kg tepat sasaran.
Menanggapi kebijakan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa subsidi LPG 3 Kg harus tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Saya sepakat, semua subsidi itu adalah untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Wong sugih, ojok jaluk subsidi (Orang kaya jangan minta subsidi)," kata Wali Kota Eri, Senin (10/6/2024).
Untuk itu, Eri menekankan bahwa masyarakat yang mampu hendaknya membeli LPG 12 Kg. Ia juga mengimbau masyarakat agar sadar akan kemampuan dan saling membantu.
"Jangan sampai bantuan pemerintah untuk orang miskin tidak tepat sasaran," tegasnya.
Bahkan, untuk memastikan kebijakan LPG 3 Kg di Surabaya berjalan, pihaknya akan melakukan
pengawasan terhadap penjualan. "Kita lakukan (pengawasan) nanti. Semua penjual LPG nanti harus membuat laporan untuk siapa saja yang beli 3 Kg. Karena kalau untuk kepentingan umat, ya kita mesti tegak lurus," tuturnya.
Eri menyadari bahwa kebijakan dari pemerintah pusat mungkin akan menuai kritik dari sebagian pihak. Namun apabila kebijakan ini tidak diterapkan dengan tegas, maka yang berdampak adalah masyarakat miskin.
"Tapi kadang kalau ditertibkan, kita (pemerintah) dibilang tidak pro rakyat. Rakyat yang mana? Yang miskin kan kasihan. Kalian yang mampu (kaya) jangan nemen-nemen (terlalu), belilah 12 kg," tukasnya.
Reporter: Amanah
.jpg)
.jpg)
