JAKARTA (Lenteratoday) - Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mempertanyakan produksi lifting Minyak dan Gas (Migas) yang hingga saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 1 juta barel per hari (bph).
Selain jauh dari target yang ditetapkan, produksi lifting migas juga tren-nya dari tahun ke tahun cenderung menurun. Politisi Golkar itu meminta target yang telah ditetapkan, meski disebut dia masuk kategori kecil, dilakukan evaluasi.
"Kita punya target besar gitu, 1 juta barel (per hari) itu kan tidak angka yang kecil gitu ya. Saya tawarkan kepada kementerian, kalau memang target ini tidak realistis, kita harus evaluasi target tersebut," tegas Dyah di Gedung DPR RI, Rabu (29/5/2024).
Ia menyatakan hal itu di sela-sela rapat Komisi VII DPR dengan Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dyah Roro juga kembali mempertanyakan kembali sikap optimistis dari Kementerian ESDM terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya tersebut. Sebagai mitra Kementerian ESDM, pihaknya bersedia untuk duduk bersama mendiskusikan hal tersebut dan memberikan masukan terkait realitas dari target yang ditetapkan pemerintah.
"Apakah Kementerian ESDM masih optimistis bisa mencapai target tersebut. Meskipun kami menilai, target tersebut sangat tidak realistis. Intinya tidak realistis," kata Dyah.
Di balik itu semua, ia melihat ada hikmah dari ketertinggalan lifting minyak dari target yang telah ditetapkan tersebut. Pasalnya, sebagai advokat bagi lingkungan, ia menilai saat ini sudah saatnya masyarakat memiliki hak untuk menikmati atau mendapatkan udara bersih, terhadap lingkungan yang bersih.
Sementara lifting minyak saat ini masih menggunakan energi fosil yang notabene belum ramah lingkungan. Pihaknya berharap ke depan bisa selalu menekankan untuk selalu mengupayakan energi-energi yang lebih ramah lingkungan.
Politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur X ini mengakui bahwa saat ini pemerintah sudah mulai menggunakan energi ramah lingkungan, baik melalui kendaraan listrik dan sebagainya. Namun menurutnya, yang lebih penting dari itu dan menjadi pondasi utama untuk transisi energi ke yang lebih baik adalah lewat kebijakan.
Dengan terciptanya payung hukum ini, diharapkan bisa membuka peluang agar Indonesia itu bisa mendiversifikasi energi portfolio. Dari yang tadinya mayoritas batu bara ke energi bersih. Hal itu sekaligus membuka peluang investasi baru (*)
Reporter: Tarmuji|Editor: Arifin BH
.jpg)
.jpg)
