MALANG (Lenteratoday) - DPRD Kabupaten Malang bakal melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil. Hal ini terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD 2023 yang tidak mencapai target.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malang, Kholiq mengatakan hal tersebut diketahui usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.
Menurut Kholiq, realisasi PAD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang hanya mencapai 81,80 persen dari target. Untuk itu, evaluasi terhadap OPD penghasil diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab di balik rendahnya realisasi dan merumuskan solusi untuk tahun anggaran berikutnya.
"Ya, nanti pasti kita bahas dulu di panitia khusus (pansus). Nanti teman-teman pansus akan meneliti satu per satu. Kalau sekilas dari penyampaian Bupati tadi, kami kan belum mempelajari betul. Nanti akan ketahuan pada tanggal 15 Mei mendatang," ujar Kholiq, ditemui usai memimpin rapat paripurna tersebut, Rabu (8/5/2024).
Diketahui, pada Tahun Anggaran (TA) 2023, PAD Kabupaten Malang ditargetkan sebesar Rp 1 triliun 25 miliar 586 juta, namun realisasinya baru mencapai Rp 838 miliar 906 juta. Di mana pendapatan retribusi menjadi salah satu komponen PAD yang paling jauh dari target, yakni baru mencapai 28,94 persen dari target sebesar Rp 119 Miliar 529 Juta.
"Termasuk juga pendapatan retribusi yang masih terealisasi 28 persen, nanti akan kami evaluasi bersama dengan pansus. Nah yang belum tercapia itu nanti kita sampaikan pada pandangan fraksi," tambah Kholiq.
Untuk memahami penyebab rendahnya realisasi PAD, Kholiq menyebut DPRD Kabupaten Malang akan memanggil OPD terkait. Kholiq mengatakan, pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi OPD sehingga realisasi PAD tidak sesuai target.
"Ya OPD nya nanti akan kami panggil, kira kira kesulitan apa sehingga menyebabkan banyak hal yang belum tercapai. Apalagi PAD kan baru 81 persen," terangnya.
Lebih lanjut, selain menyoroti target PAD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 juga menjadi perhatian dewan. Dengan jumlah mencapai Rp 275 Miliar 450 Juta, naik dari SiLPA 2022 yang sebesar Rp 235 Miliar. Kholiq menyatakan, peningkatan SiLPA ini akan dianalisis untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
Di sisi lain, Bupati Malang, Sanusi menambahkan, meskipun realisasi PAD masih rendah, namun menurutnya, terdapat komponen pendapatan lain yang menunjukkan hasil positif. Sanusi menyebutkan, pendapatan transfer untuk Tahun Anggaran 2023 bahkan melampaui target, mencapai Rp 3 triliun 239 miliar 566 Juta, atau 101,91 persen dari target. Sedangkan penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga hampir mencapai target, dengan realisasi sebesar Rp 296 miliar 752 juta atau 99,78 persen.(ADV)
Reporter: Santi Wahyu/ Editor: Widyawati
.jpg)
.jpg)
